Pemkab Sidoarjo Beri Jaminan Hidup Pasien PDP

by -2298 Views

SIDOARJO – Dalam upaya penanganan penyebaran Covid 19, Pemkab Sidoarjo memberikan jaminan hidup kepada pasien yang berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP) per tanggal 2 April 2020.
Namun pada kenyataannya di lapangan, pendistribusian jaminan hidup PDP yang diisolasi secara mandiri berupa nasi kotak, dengan dibantu oleh para relawan banyak menghadapi kendala. Untuk itu Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin duduk bersama dengan para relawan mendiskusikan kendala – kendala di lapangan, Kamis (9/4) di Pendopo Delta Wibawa.
Para relawan Tagana dan Forum Relawan Sidoarjo Tangguh (Forest), yang terdiri dari relawan Sedekah Rombongan, Info Lantas Sidoarjo (ILS), Galena.
“Pada kondisi semacam ini kita harus tanggap dengan kondisi masyarakat, yang pertama kita harus mencukupi anggaran dan barangnya, dan yang kedua harus tepat sasaran pembagiannya dan pendataannya, “ pinta Cak Nur, sapaan akrab Wakil Bupati Sidoarjo.
Saya berpesan khusus untuk pembagian makan kotak pasien PDP dan keluarganya, kepada dinas yang menangani beserta para relawan untuk berkoordinasi yang baik dengan pihak desa.
Urusannya dengan pendistribusian nasi kotak tiga kali sehari untuk pasien PDP adalah pertama sampai sasaran dan tepat waktu, waktu makan pagi, siang dan malam,” jelasnya.
Jangan sampai nasi didistribusikan ke desa, dan baru diberikan ke orangnya jam 11.00, ini bukan lagi makan pagi tapi sudah masuk waktu makan siang.
Dari Dinas Sosial, Drs. Ahmad Misbahul Munir, M.Si, menjelaskan bahwa Dinsos membagi 3 wilayah drop makanan untuk pasien PDP setiap pagi, dengan 3 mobil. Kami ingin menyampaikan ke desa, dan pihak desa menyampaikan ke alamat yang dituju.
Hanya saja kendala kami saat itu belum berkoordinasi dengan Camat dan desa, karena kami belum dapat ijin dari Dinkes data ini boleh keluar atau tidak. Pada hari Sabtu kemarin kami sudah ketemu dengan para Camat, Dinkes di Dewan dan dinkes membolehkan meneruskan data tersebut ke camat.
Sejak saat itu, data setiap hari jam 17.00 kami share ke Camat dan Camat yang mengedukasi ke desa. Namun ada juga kendala, bahwa keluarga dan tetangga yang didatangi mobil Dinsos setiap hari ini merasa tidak nyaman.
Dari 45 keluarga yang hari ini, kami kirim hanya ada 1 keluarga yang keberatan yaitu di Kepala Desa Sumorame. Maksudnya tidak mau menyampaikan ke alamat untuk makanan tiap hari, hanya mau kalau berupa sembako.
“Saat ini kami siap 4 armada untuk mengantar, namun yang pasti setiap pagi 3 armada yang keliling,” jelasnya
Untuk hari ini kami kirim 45 keluarga, total nasi kotaknya 204 kotak, kami berterima kasih kepada para relawan yang selama ini telah mendistribusikan langsung ke alamat.
Keluhan dari relawan ILS, Amelia, kendala pengiriman alamatnya tidak sesuai dengan data, ini yang menghabiskan waktu karena harus mencari dulu. Selain itu APD bsgi relawan juga kurang lengkap.
Relawan Tagana, juga mengungkapkan ada beberapa Kepala Desa diantaranya Sumorame, Bligo, Pabean – Sedati, yang menolak pendistribusian nasi kotak ini.
Bahkan ada PDP yang menolak pemberian nasi kotak ini, dengan alasan dari mana penetapan PDP saya. Ini perlu adanya edukasi PDP ke masyarakat, dan yang bisa melakukan adalah Puskesmas dan Dinkes,” pintanya.
Selain itu, ada juga kendala dilapangan, yakni keluarga dari pasien PDP di daerah Gedang – Porong diberhentikan dari tempat kerjanya. Padahal pasien PDP ini sudah selesai masa inkubasinya dan dinyatakan negatif. Ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga.
Harapan saya, adanya edaran resmi dari Dinas kesehatan turun kedesa, guna membersihkan nama baik pasien PDP dan keluarganya sehingga tidak kesulitan mencari kerja. Karena yang mengeluarkan status PDP adalah Dinas Kesehatan, “jelasnya
Dari beberapa kendala dilapangan untuk pendistribusian nasi kotak bagi PDP dan keluarganya, Wabup mengharapkan adanya koordinasi yang baik antara dinas sosial, Dinas kesehatan, Camat dan desa terkait data PDP.
Wakil Bupati juga telah memberikan edaran untuk membentuk gugus tugas hingga ketingkat desa. Tujuannya untuk lebih mempermudah berkoordinasi. Selain itu, perubahan status PDP juga harus ada surat dari Dinas Kesehatan yang nyampek ke desa ini akan segera kita tindak lanjuti. (GUS)

No More Posts Available.

No more pages to load.