ProgresJatim.com, Sidoarjo — Gelaran Java Fest Pekan Budaya Jayandaru 2025 yang seharusnya menjadi ajang merayakan kekayaan seni dan budaya Sidoarjo justru tercoreng oleh dugaan praktik pungutan liar (pungli). Acara yang digelar selama enam hari di halaman Museum Mpu Tantular, Buduran, itu awalnya dibuka dengan cukup meriah sejak Senin (24/11) hingga Sabtu (29/11/2025).
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, S.M., serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud), Dr. Tirto Adi, M.Si., hadir pada pembukaan. Keduanya menekankan pentingnya menjaga marwah budaya lokal melalui penyelenggaraan festival yang inklusif, kreatif, dan bebas dari kepentingan yang mencederai masyarakat.
Festival tersebut menghadirkan berbagai kegiatan, mulai pertunjukan tari tradisional, musik, drama tari, mendongeng, lomba Al-Banjari, stand up comedy, macapat pelajar, jaranan/bantengan, musik patrol, Reog Cemandi, hingga lomba layang-layang yang memadati area pelataran museum. Ribuan pengunjung dan pelaku budaya turut meramaikan acara sepanjang pekan.
Namun di balik kemeriahan itu, sejumlah pelaku UMKM dan pegiat budaya mulai menyuarakan kekecewaan mereka. Mereka menilai ada praktik tidak sehat yang dilakukan segelintir oknum panitia pelaksana. Keluhan serupa juga muncul di sejumlah grup komunitas budaya Sidoarjo, bahkan disertai bukti transaksi pembayaran via transfer.
Beberapa pelaku UMKM mengaku diminta membayar antara Rp500 ribu hingga Rp750 ribu untuk mendapatkan tenda di area festival selama sepekan. Tarif itu disebut-sebut sebagai “biaya sewa lapak” yang ditarik oleh oknum tertentu yang mengatasnamakan panitia.
Padahal, menurut pengakuan salah satu koordinator operasional lapangan dari Abdi Dalem Joko Dolog, Khoirul Anam, seluruh tenda UMKM disediakan gratis oleh penyelenggara. Ia menyampaikan bahwa tidak ada pungutan biaya sepeser pun bagi para pelaku usaha yang ingin mengisi sekitar 15 tenda di sekitar panggung utama.
Pernyataan itu kontras dengan bukti transfer yang beredar. Beberapa foto tangkapan layar transaksi elektronik menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan peserta. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar tentang adanya pihak-pihak yang bermain di balik layar, memanfaatkan euforia festival untuk kepentingan pribadi.
“Ini kegiatan budaya, bukan ajang mencari keuntungan dengan cara menekan UMKM,” keluh salah satu peserta yang enggan disebutkan namanya.Rabu (26/11/2025).
Ia menyebut panitia harus transparan dan membuka siapa pihak yang memerintahkan penarikan tersebut.
Selain dugaan pungli, sejumlah pegiat budaya juga mengkritik kurangnya koordinasi dan komunikasi antarpanitia. Beberapa pelaku budaya yang hadir tidak diperbolehkan mengisi buku tamu , karena hanya diperuntukkan tamu yang diundang, padahal mereka selama ini aktif menghidupkan kegiatan budaya di Sidoarjo.
“Kegiatan ini bagus sebenarnya. Tapi kalau hanya mengakomodasi kelompok tertentu, ini justru menciptakan sekat antar-pelaku budaya,ketika saya mau mengisi buku tamu, pihak panitia menanyakan dari komunitas mana ? .apakah dapat undangan ?yang mengisi buku tamu hanya khusus undangan” ujar Gus Bento, salah satu pegiat budaya yang hadir di acara tersebut.
Masalah ini membuat citra kegiatan kultural yang seharusnya menjadi ruang kebersamaan, berubah menjadi ajang polemik. Banyak pihak menilai kejadian ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah agar tidak terulang.
Di tengah riuhnya persoalan tersebut, acara Gelora Wicara “Nguri-uri Budaya Sidoarjo” tetap berjalan. Hadir sebagai pembicara, Abdillah Nasih, Dr. Tirto Adi, serta pemerhati budaya Arif Rofiq. Diskusi berjalan interaktif dan menyinggung pentingnya menjaga etika dalam penyelenggaraan kegiatan budaya.
Para narasumber menekankan bahwa pelaku budaya, pemerintah, dan masyarakat harus bergerak bersama menjaga tradisi Sidoarjo agar tidak dipelintir oleh kepentingan yang merugikan publik.
Dugaan pungli di Java Fest ini perlu ditindaklanjuti dengan audit internal agar penyelenggaraan festival budaya ke depan lebih tertib dan transparan. Kepercayaan masyarakat adalah modal utama dalam membangun ekosistem budaya yang sehat.
Jika benar ditemukan pelanggaran, pelaku harus diberi sanksi tegas. Festival budaya semestinya menjadi wadah pemersatu dan ruang edukasi, bukan tempat mencari keuntungan dengan memanfaatkan keramaian.(Team)
