Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus mempercepat proses pembangunan Jalur Perlintasan Langsung-64 (JPL-64) jalan perempatan Krian-Jerukgamping atau Flyover Krian. Pembangunan ini menjadi salah satu prioritas untuk memecah kemacetan di sekitar lokasi.
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, menargetkan dokumen persiapan seperti AMDAL dan AMDAL-LALIN hingga Detailed Engineering Design (DED) bisa diselesaikan bulan Maret mendatang dan selanjutnya bisa dilakukan lelang oleh Kementerian Perhubungan pada April mendatang.
“Kami mendorong melalui Tim Persiapan Pembangunan JPL-64 agar dokumen persiapan yang diperlukan bisa segera selesai bulan depan. Kami juga akan segera menyelesaikan proses clearing lahan yang akan digunakan untuk pembangunan proyek JLP-64 ini,” ujarnya Kamis, (24/2/2022).
Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Muhdlor, mengatakan ada sekitar 74 bangunan dan lahan yang masuk dalam area proyek pembangunan JPL-64 Krian-Jerukgamping. Pemkab Sidoarjo akan melakukan proses jual beli untuk lahan terdampak yang sudah mempunyai surat kepemilikan baik Sertipikat, Letter C ataupun Petok D.
Pemkab juga akan menertibkan bangunan liar di sekitar area pembangunan untuk memperlancar proses pembangunan terutama di sempadan Sungai Sidomukti. Sesuai dengan aturan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), sempadan Sungai Sidomukti harus bebas dari adanya bangunan yang berjarak 10 meter di sisi kanan dan kiri sungai.
Pelaksana Kepala Dinas PUBMSDA Sidoarjo Dwi Eko Saptono mengatakan surat pemberitahuan penertiban dan teguran untuk bangunan liar (bangli) di sepanjang Sungai Sidomukti sudah dilakukan dua hari lalu.
Surat teguran pertama itu batasnya 7 hari, terhitung hingga (2/3/2022). Warga diminta membongkar secara mandiri bangli tersebut. Jika peringatan pertama tak di indahkan, maka akan dilayangkan surat peringatan kedua yang juga berlaku 7 hari hingga (9/3/2022).
Apabila di pemberitahuan kedua belum dibongkar. Maka ada perpanjangan tiga hari sebelum ditertibkan oleh petugas gabungan Satpol PP, Polsek, BBWS maupun Dinas PUBMSDA.
Dwi mengungkapkan sebelumnya diperkirakan ada 74 bidang lahan yang terdampak proyek tersebut. Namun melalui identifikasi ulang, bertambah jadi 110 bidang.
Ia mengatakan bahwa 74 bidang itu berada di titik lintas jembatan sepanjang 720 meter. Jumlah itu belum termasuk keperluan turunan (off ride) flyover sepanjang 100 meter-an.
“Selain itu dianggap bangunan liar. Menempati sempadan sungai Sidomukti tanpa ada sertifikat dan seizin BBWS,” ujarnya
Pembangunan JPL-64 Krian-Jerukgamping ini merupakan kerjasama antara Kementerian Perhubungan, Kementerina PU PR dengan Pemkab Sidoarjo menggunakan skema multiyears yang dimulai tahun 2022 dan dilanjutkan di anggaran 2023.
Diperkirakan pembebasan lahan tersebut akan berlangsung selama dua bulan. Jika nilai appraisal disetujui maka langsung dilakukan pembayaran dan dilanjutkan dengan pembongkaran bangunan.
Jika pembebasan lahan tuntas, selanjutnya pembangunan bisa dimulai. Pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Diperkirakan waktu pem-bangunannya akan berjalan paling lama 17 bulan. (GUS)
