Bupati Subandi Tegaskan Pengelolaan Dana Desa Harus Akuntabel dan Bebas Gratifikasi

by -56 Views

Progresjatim.com, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat pengawasan dan
pembinaan tata kelola keuangan desa. Seluruh pemerintah desa diminta mengelola
anggaran secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan
masyarakat. Komitmen pemberantasan korupsi juga ditegaskan melalui kebijakan
zero tolerance terhadap gratifikasi.
Pesan tersebut disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Mohammad
Ainur Rahman, saat mewakili Bupati Sidoarjo H. Subandi membuka kegiatan GEMA
DESA 2026 (Gelar Evaluasi Menuju Akuntabilitas Desa) di Pendopo Delta Wibawa,
Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang dihadiri perwakilan BPKP Jawa Timur, Jaksa Fungsional Bidang
Intelijen Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Inspektur Kabupaten Sidoarjo, para asisten,
kepala OPD, camat, serta kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo tersebut menjadi
momentum evaluasi sekaligus penguatan tata kelola keuangan desa.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Ainur Rahman menegaskan bahwa 318
desa yang tersebar di 18 kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik.
Karena itu, setiap rupiah anggaran desa harus dikelola secara bertanggung jawab dan
memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Terlebih, di tengah penurunan transfer daerah sebesar 20,12 persen dan penyesuaian
target pendapatan APBD 2026 menjadi Rp4,956 triliun, pemerintah desa dituntut
semakin cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.
“Setiap rupiah anggaran desa harus mampu memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal,
pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain akuntabilitas keuangan, Pemkab Sidoarjo juga menegaskan komitmen
membangun pemerintahan desa yang berintegritas
Ainur Rahman turut mengapresiasi Desa Kwangsan yang tengah menjalani penilaian
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Percontohan Desa Antikorupsi tingkat
nasional.
Tak hanya itu, enam desa juga ditetapkan sebagai nominator Perluasan Percontohan
Desa Antikorupsi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026. Keenamnya yakni Desa
Sugihwaras, Bligo, dan Larangan di Kecamatan Candi; Desa Keboananom di
Kecamatan Gedangan; Desa Sidomojo di Kecamatan Krian; serta Desa Sumput di
Kecamatan Sidoarjo.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sidoarjo Andjar Surjadianto memaparkan hasil
evaluasi pengelolaan keuangan terhadap seluruh 318 desa. Evaluasi yang
berlangsung sejak 26 Januari hingga 27 Oktober 2026 tersebut menggunakan lima
indikator utama, mulai tata kelola keuangan desa, kesesuaian SILPA, kelengkapan
dokumen pekerjaan fisik, hingga pengelolaan aset dan BUMDes.
Hasil evaluasi menunjukkan 25 desa masuk kategori sangat memadai, 71 desa
memadai, 94 desa cukup memadai, 88 desa kurang memadai, dan 40 desa belum
memadai.
Menurut Andjar, sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki meliputi kelengkapan
dokumen pertanggungjawaban belanja, kepatuhan perpajakan, administrasi
pencairan dan pertanggungjawaban keuangan, serta pengelolaan aset desa dan
BUMDes.
“Terhadap desa-desa tersebut akan kami lakukan pembinaan secara intensif melalui
continuous auditing dan continuous monitoring. Apabila diperlukan, akan dilakukan
audit untuk memastikan perbaikan tata kelola berjalan optimal,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Ainur Rahman juga menyerahkan penghargaan kepada 10
desa dengan pengelolaan keuangan terbaik Tahun Anggaran 2025. Desa Kwangsan,
Kecamatan Sedati, berhasil meraih peringkat pertama. Posisi kedua diraih Desa
Sidomojo, Kecamatan Krian, disusul Desa Bligo, Kecamatan Candi, di peringkat
ketiga.
Peringkat berikutnya diraih Desa Sumokali, Kecamatan Candi; Desa Modong,
Kecamatan Tulangan; Desa Keboananom, Kecamatan Gedangan; Desa Sukodono,
Kecamatan Sukodono; Desa Cemandi, Kecamatan Sedati; Desa Durungbanjar,
Kecamatan Candi; dan Desa Gelam, Kecamatan Candi.
Di sisi lain, Pemkab Sidoarjo juga berkomitmen memperkuat pembangunan desa
melalui dukungan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Tahun 2026, bantuan tersebut
telah disalurkan sebesar Rp200 juta untuk setiap desa. Bahkan, pada 2027
mendatang, nilainya direncanakan meningkat menjadi Rp600 juta per desa.
“Tahun ini BKK sudah kami salurkan sebesar Rp200 juta per desa. Insyaallah tahun
depan meningkat menjadi Rp600 juta per desa. Mari bersama-sama mewujudkan
semangat menata desa, membangun kota, karena desa dan kota harus tumbuh
berkembang bersama demi kemajuan Kabupaten Sidoarjo,” pungkasnya.(GUS)

No More Posts Available.

No more pages to load.