DPRD SIDOARJO SAHKAN RAPERDA FASILITASI PESANTREN MENJADI PERDA

by -22 Views

Progresjatim.com, Sidoarjo- DPRD Kabupaten Sidoarjo mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pesantren menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026). Pengesahan tersebut menandai komitmen pemerintah daerah dan legislatif dalam memperkuat keberadaan pesantren, meningkatkan kualitas pendidikan santri, serta mendorong pemberdayaan masyarakat di lingkungan pesantren.

Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo tersebut dihadiri 39 anggota dewan. Agenda utama mencakup penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi, pengambilan keputusan terhadap Raperda Fasilitasi Pesantren, serta penandatanganan persetujuan bersama oleh Bupati Sidoarjo dan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicaranya, Sutaji, menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Fasilitasi Pesantren untuk ditetapkan menjadi Perda. Persetujuan tersebut diberikan setelah fraksi mencermati hasil pembahasan, penyempurnaan materi muatan, serta hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sutaji menjelaskan, hasil fasilitasi pemerintah provinsi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi regulasi. Pembahasan dilakukan dengan menyandingkan naskah awal Raperda, lampiran hasil fasilitasi, serta naskah revisi yang telah melalui proses telaah.

Salah satu perhatian Fraksi PKB berkaitan dengan penyempurnaan dasar hukum. Penyesuaian sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahannya, perlu dicermati agar pembentukan produk hukum daerah memiliki landasan yuridis yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan keabsahan secara formil.

Selain aspek yuridis, Fraksi PKB memberikan perhatian terhadap materi pengaturan yang bersinggungan dengan karakteristik pendidikan pesantren. Sutaji menegaskan, pengaturan daerah harus tetap menghormati kekhasan pesantren, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, serta tata kelola kelembagaan.

Fraksi PKB menyambut baik penegasan ketentuan Pasal 5 yang memberikan batasan terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pesantren. Pemerintah daerah diharapkan tetap menghormati independensi pesantren dalam mengelola kurikulum, metode pendidikan, serta kebijakan internal kelembagaannya.

Menurut Sutaji, intervensi pemerintah daerah perlu ditempatkan secara proporsional. Pengaturan harus berorientasi pada fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas pesantren, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta karakteristik tradisi pendidikan keagamaan yang telah berkembang di masyarakat.

Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya perumusan ketentuan penggunaan fasilitas pemerintah daerah secara profesional. Penggunaan fasilitas dan dukungan anggaran harus memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi pengembangan pesantren.

Setelah menyampaikan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PKB menyatakan persetujuan terhadap Raperda Fasilitasi Pesantren. Persetujuan ini diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kontribusi pesantren dalam pembangunan sumber daya manusia, pendidikan keagamaan, dan kehidupan sosial masyarakat.

Pengesahan Raperda tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Bupati Sidoarjo H.Subandi, SH,M.Kn, dan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih, SM. Penandatanganan menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan regulasi daerah yang mengatur fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam sambutannya, Bupati Sidoarjo menyampaikan harapan agar keberadaan Perda Fasilitasi Pesantren dapat memperkuat peran pesantren dalam pembangunan daerah. Pesantren memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada generasi muda.

Bupati juga menyoroti pengembangan kompetensi santri sebagai salah satu perhatian dalam kebijakan fasilitasi pesantren. Peningkatan kapasitas santri diharapkan mampu memperluas kesempatan mereka untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, sosial, ekonomi, dan pembangunan masyarakat.

Selain penguatan pendidikan, pesantren diharapkan terus berperan dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Sidoarjo. Nilai toleransi, persaudaraan, dan kehidupan bermasyarakat yang selama ini tumbuh dalam lingkungan pesantren menjadi modal sosial penting bagi terciptanya suasana daerah yang aman dan harmonis.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga mendorong fungsi pemberdayaan masyarakat dan penguatan kemandirian pesantren. Dukungan terhadap pesantren diharapkan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar, termasuk pengembangan potensi ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan sosial.

Pada bagian lain rapat paripurna, DPRD Kabupaten Sidoarjo juga mengagendakan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam pembahasan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Kusuma Adi Nugroho, menekankan pentingnya prinsip efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penataan organisasi perangkat daerah. Perubahan struktur organisasi harus didasarkan pada kebutuhan pelayanan publik dan peningkatan kinerja pemerintahan.

Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar penataan perangkat daerah memiliki orientasi yang terukur, terutama dalam memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dua agenda legislasi tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memberikan landasan kebijakan bagi pengembangan pesantren dan peningkatan pelayanan publik.(GUS)

No More Posts Available.

No more pages to load.