SIDOARJO- Ribuan buruh dari berbagai perusahaan berkumpul di Alun-alun Sidoarjo pagi tadi, Selasa, (1/5). Mereka akan menggelar aksi di Surabaya pada peringatan Hari Buruh 1 Mei hari ini. Kawasan alun-alun dijadikan titik kumpul untuk melanjutkan perjalanannya ke kantor gubernur Jawa Timur. Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH hadir ditengah-tengah buruh tersebut. Kehadirannya bersama Kapolresta Sidoarjo Kombespol Himawan Bayu Aji dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol. Inf Fadli Mulyono.
Kehadiran Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin untuk memberangkatkan mereka ke Surabaya. Para buruh mulai berdatangan di Alun-alun Sidoarjo sekitar pukul 09.00 WIB. Ada puluhan truk dan ratusan motor yang mengangkut mereka. Dalam kesempatan tersebut mereka juga menggelar aksi sosial santunan kepada puluhan anak panti asuhan. Santunan diserahkan secara bergantian oleh Wabup Sidoarjo, Kapolresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo, Ketua SPN (Serikat Pekerja Nasional) Sidoarjo Sugiyono serta Ketua SPI (Serikat Pekerja Independent) Sidoarjo Edi Kuncoro.
Sebelum pemberangkatan, Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin meminta para buruh untuk fokus pada tujuan yang menjadi tuntutannya. Aksi yang dilakukannya hendaknya disampaikannya dengan damai. “Mari kita fokus pada tujuan, jadikan gerakan ini gerakan damai yang fokus pada tujuan,”pintanya.
H. Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan apa yang dilakukan buruh di Hari Buruh seperti ini hal biasa. Ia berharap para buruh bijak dalam menyuarakan aspirasinya. Ia meminta apa yang menjadi tuntutannya dapat dilakukukan secara proporsional.
“Yang terpenting kita harus melakukan sesuatu yang bijak dan proporsional, jangan sampai masalahnya ada di pusat, justru kita bertengkarnya di daerah, keliru, kalau masalahnya di pusat, tujuan perjuangnya harus dibawa ke pusat, bukan didaerah,”ucapnya.
Sebagai ketua LKS Tripartit Kabupaten Sidoarjo, ia katakan hubungan pemerintah dengan buruh dan pengusaha di Kabupaten Sidoarjo selama ini berjalan baik. Sementara itu menyikapi Tenaga Kerja Asing (TKA), H. Nur Ahmad Syaifuddin meminta aturan dan prosedur perekrutannya harus benar-benar di taati.
Ia berharap semua pihak dapat mengawasi perusahaan yang memperkerjakan TKA secara illegal. Apabila ada laporan mengenai hal itu, pemerintah akan segera menindaklanjutinya. Sangsi dan deportasi akan diberlakukan bagi TKA yang melanggar ketentuan yang ada. Ia katakan TKA yang diperkerjakan harus benar-benar memiliki kompetensi yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal. TKA tidak diperbolehkan mengisi pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja Indonesia.
“Semua pihak harus mengawasi, bukan hanya dari Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) saja tapi semuanya, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, mohon agar segera dilaporkan dan kita akan meluruskan,”pintanya.(gus)
