Progres Jatim.com, Sidoarjo – Strategi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo menjadi rujukan daerah lain. Di antaranya adalah Kabupaten Karangasem, Bali yang berkunjung ke Sidoarjo untuk mempelajari strategi Peniab Sidoarjo dalam meningkatkan PAD di tengah efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
Bupati Sidoarjo, Subandi menerima langsung kunjungan kerja Bupati Karangasem, Bali, I Gusti Putu Parwata di Pendopo Delta Wibawa pada Jumat (8/5/2026). Dalam kegiatan tersebut, Bupati Subandi juga didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo, Ainur Rahman dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo, Eri Sudewo.
Dalam pertemuan itu, Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata menyampaikan bahwa Kabupaten Sidoarjo dinilai memiliki banyak kemajuan, khususnya dalam kemandirian fiskal diantaranya pengelolaan pendapatan daerah dan pemanfaatan teknologi pemerintahan. Menurutnya, tantangan yang dihadapi daerah saat ini salah satunya berkaitan dengan regulasi pendapatan daerah dan kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
“Sidoarjo ini banyak kemajuannya. Kami ingin belajar langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan daerah di tengah adanya pengurangan TKD. Ditambah ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, sedangkan di Karangasem masih mencapai 46 persen, sehingga kami perlu mencari strategi dan inovasi,” ujarnya.
Ia juga melihat adanya peluang kolaborasi antar daerah, termasuk pengembangan potensi pariwisata. Menurutnya, sinergi tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkuat perekonomian daerah.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menjelaskan bahwa upaya peningkatan PAD di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya mengandalkan kawasan industri yang ada, namun juga didukung penguatan sistem digital dan pengawasan berbasis teknologi.
Untuk meningkatkan PAD selain dari berbagai kawasan industri yang ada di Sidoarjo, kami juga memiliki dashboard untuk mengetahui perkembangan pendapatan setiap triwulan. Dengan sistem non tunai, semua transaksi dapat dipantau sehingga tidak ada celah retribusi yang melanggar,” katanya.
Subandi menambahkan, Pemkab Sidoarjo juga terus memperkuat kolaborasi seluruhorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam melakukan efisiensi anggaran.
Menurutnya, teknologi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Saat ini Pemkab Sidoarjo tengah mengembangkan sistem data warehouse yang terintegrasi dengan seluruh OPD.
“Teknologi kami mendukung pemerintah daerah untuk optimal menggali potensi pendapatan yang ada di Sidoarjo. Dashboard monitoring dan data warehouse akan mengintegrasikan data aktif dari seluruh OPD. Setelah data terkumpul dapat dibandingkan dan dipantau setiap saat,” jelasnya.
Ia mengatakan, data warehouse tersebut juga akan mendukung monitoring proyek strategis daerah, tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik. Seluruh data nantinya ditampilkan melalui dashboard sebagai data pembanding dan bahan evaluasi kebijakan.
“Upaya ini dilakukan untuk efektivitas dan transparansi tata kelola pemerintahan, sehingga perkembangan pendapatan, pengeluaran, pelayanan publik hingga proyek strategis daerah dapat terus terpantau secara real time,” tambahnya.
Subandi berharap, melalui penguatan sistem digital, koordinasi lintas OPD, serta sinergi dengan DPRD maupun perluasan mitra, peningkatan PAD Kabupaten Sidoarjo dapat terus dioptimalkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat. (GUS)
