ProgresJatim.com,Sidoarjo – Polemik kelebihan siswa dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB ) 2025 di sejumlah SD Negeri Sidoarjo menuai kritik tajam dari pengamat pendidikan Nadia Bafaqih. Ia menilai solusi pemindahan siswa ke sekolah lain yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo tidak mengedepankan hak anak.
“Harus ada permintaan maaf terbuka dari pihak sekolah maupun dinas. Jangan hanya seolah-olah masalah selesai karena sudah dipindahkan. Itu keteledoran sistem yang harus diakui secara gentle, dengan mengutamakan kondisi kejiwaan anak-anak,” tegas Nadia, Kepada awak media saat komunikasi melalui WhatsApp ,Jumat (22/8/2025).
Kritik Tajam: Pendidikan Bukan Administrasi
Nadia menyebut, persoalan pemindahan siswa menunjukkan pola pikir birokratis yang terlalu kaku. Padahal, pendidikan adalah hak dasar anak yang tidak boleh diperlakukan semata sebagai urusan administrasi.
“Solusi terbaik justru mendengarkan keinginan anak-anak itu sendiri. Mereka harus ditanya nyaman sekolah di mana. Jangan diperlakukan seperti barang yang bisa dipindah seenaknya,” ujarnya.
Akar Masalah: Sistem Lemah, Koordinasi Buruk
Kasus kelebihan siswa mencuat setelah SDN Candi Pari 2 Porong menerima 42 murid baru, padahal kuota maksimal hanya 32 siswa. Sebanyak 14 siswa kemudian dipindah ke sekolah lain. Situasi serupa terjadi di SDN Kesambi dengan kelebihan 14 siswa.
Komisi D DPRD Sidoarjo Sidoarjo pada saat rapat koordinasi (Rakor) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, pada Kamis (21/8/2025) di Ruang Paripurna Gedung DPRD ,menilai persoalan itu bisa diselesaikan dengan komunikasi bersama,Ketua Komisi D, Dhamroni Chudlori mengingatkan agar penyelesaian mengedepankan sisi humanis. Namun Nadia menilai persoalan sesungguhnya adalah lemahnya sistem perencanaan.
“Ini bukan sekadar salah teknis di sekolah, tapi soal sistem yang rapuh. Harus ada perbaikan menyeluruh, dari tata kelola SPMB, pemetaan sekolah, hingga sarana pendidikan. Kalau tidak, tiap tahun akan muncul korban baru,” kritiknya.
APBD Besar, Sekolah Negeri Minim
Lebih jauh, Nadia menyoroti keterbatasan jumlah sekolah negeri di Sidoarjo yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Padahal, APBD Sidoarjo mencapai Rp 5 triliun.
“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya Pemkab Sidoarjo berani berinvestasi membangun sekolah negeri gratis, mulai SD hingga SMP. Saat ini jumlahnya sangat minim dibanding Surabaya, Malang, atau Gresik. Kalau kabupaten lain bisa, kenapa Sidoarjo tidak?” tegasnya.
Psikologis Anak Jangan Diabaikan
Selain soal fasilitas, Nadia mengingatkan pentingnya menjaga kondisi psikologis siswa. Menurutnya, pemindahan sekolah tanpa kesiapan mental anak berpotensi menimbulkan trauma.
“Jangan hanya karena sistem kacau, lalu anak-anak yang harus menanggung beban. Pendidikan itu bukan sekadar memenuhi kuota, tapi soal membentuk manusia. Kalau salah urus sejak awal, dampaknya panjang,” pungkasnya.(ZAP)
