Sosialisasi Advokasi & KIE Program KKB Bersama Mitra Kerja Tahun 2019 Di Desa Gempol Sari

by -225 Views

SIDOARJO – Program berkelanjutan Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI di laksanakan pada hari ini,Kamis Tanggal 14 Maret 2019, bertempat di desa Gempolsari kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Program bertajuk “Sosialisasi Advokasi & KIE Program KKB Bersama Mitra Kerja Tahun 2019” menghadirkan inovasi BKKBN dalam memberikan sosialisasi advokasi tentang pentingnya pemahaman kampung KB.

Anggota komisi IX DPR / MPR RI wilayah kerja Surabaya-Sidoarjo Dra. Lucy Kurniasari, pada sambutannya, memberikan apresiasi atas kinerja BKKBN pusat maupun daerah atas kinerja mereka dengan bukti nyata memberikan pendampingan sehingga telah terbentuk kampung-kampung KB.

Dra.Lucy Kurniasari yang mana tahun ini merupakan Caleg DPRI RI dapil Jatim 1, dari partai Demokrat wilayah Surabaya-Sidoarjo mendorong untuk tahun 2019, agar BKKBN terus memberikan edukasi kepada masyarakat terutama daerah-daerah padat penduduk.

“Kebijakan pemerintah pusat ataupun daerah agar terus intens berkoordinasi dalam mengawal program ini,” Tutur Lucy.

Ia berharap, program BKKBN menjadikan keluarga Indonesia berkualitas, dua anak cukup dan teruslah mengikuti arahan yang di sampaikan BKKBN.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Jember Ronald Stefen Rigo, SE. MM, mengatakan kerjasama antara BKKBN dan komisi IX DPR RI, merupakan suatu pendampingan yang bersifat wajib.

Fungsi Komisi IX yang mengesahkan dan menetapkan anggaran, berikut wakil rakyat yang bertugas mengawasi program apa saja yang telah di lakukan oleh BKKBN.

Memiliki konsep, mulai dari pencegahan dan penanganan. yakni memberikan pendampingan anak, ibu dan balita dalam menyampaikan program terkait.

Ia, menambahkan target BKKBN pada awal tahun 2019, advokasi dan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sesuai perkembangan program dibutuhkan strategi khusus dengan menggandeng mitra kerja berkelanjutan.

Tugas BKKBN bukan membatasi kelahiran. Lebih kepada mengatur kelahiran penduduk. Masyarakat perlu mengetahui program pemerintah yang tengah dijalankan.

“Mengenalkan pada masyarakat pentingnya program KB, seperti berapa jumlah alat kontrasepsi, pendewasaan usia perkawinan, minimal usia perkawinan, jarak kelahiran dan masih banyak lagi hal lainnya terkait kependudukan & Keluarga Indonesia hukumnya adalah wajib,” terangnya.

Tak di lupakan,”Kades Gempol sari melontarkan terima kasih adanya sosialisasi BKKBN yang di tempatkan di desa saat ini,Supaya masyarakat lebih mengerti pentingnya pemahaman advokasi dan KIE program KKB.

Sebelum acara usai masyarakat di hibur dengan elektone dan pengundian downprice.(IKO)

No More Posts Available.

No more pages to load.