Progres Jatim.com, SIDOARJO – Dinamika politik di Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi perhatian publik. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Sidoarjo mendatangi Gedung DPRD, Rabu (25/2/2026), untuk menagih realisasi mediasi antara Bupati dan Wakil Bupati yang sebelumnya telah disepakati.
Namun di tengah tuntutan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo memastikan bahwa proses fasilitasi tidak berhenti. Sekretaris DPRD (Sekwan) Sidoarjo, Hari Sucahyono, menegaskan pihaknya telah menyiapkan langkah konkret agar agenda mediasi segera terlaksana.
“Kami di sekretariat menjalankan fungsi administratif dan fasilitatif. Agenda pemanggilan sudah kami jadwalkan untuk besok. Koordinasi juga terus kami lakukan agar pertemuan berjalan sesuai harapan bersama,” ujar Hari saat ditemui di sela-sela aktivitas di gedung dewan.
Kedatangan massa sebelumnya membawa tiga tuntutan utama kepada pimpinan legislatif. Mereka meminta DPRD menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati dalam satu forum resmi, menilai disharmonisasi berdampak pada kebijakan publik, serta mempertanyakan optimalisasi fungsi pengawasan dewan.
Meski demikian, Sekretariat DPRD menegaskan bahwa secara kelembagaan, komitmen untuk memediasi tetap berjalan. Dalam struktur pemerintahan daerah, sekretariat berperan memastikan seluruh agenda dewan terselenggara secara tertib, termasuk penjadwalan dan koordinasi lintas pihak.
Hari menjelaskan, proses mediasi bukan sekadar mempertemukan dua figur, melainkan memastikan forum berlangsung produktif dan sesuai tata tertib kelembagaan. Karena itu, pendekatan administratif dilakukan secara hati-hati dan terukur.
“Yang terpenting adalah memastikan forum berjalan efektif. Kami memahami harapan masyarakat agar pemerintahan berjalan harmonis dan pelayanan publik tetap optimal,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, hubungan kerja antara Bupati dan Wakil Bupati memang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Bagi sebagian kalangan masyarakat, soliditas pimpinan daerah sangat menentukan percepatan program pembangunan.
Namun di sisi lain, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki mekanisme internal yang harus ditempuh. Peran sekretariat di bawah komando Sekwan menjadi krusial untuk menjaga agar proses mediasi tidak melenceng dari koridor administratif dan peraturan yang berlaku.
Pengamat tata kelola pemerintahan daerah menilai, langkah cepat Sekretariat DPRD menjadwalkan ulang pertemuan merupakan sinyal positif bahwa aspirasi warga direspons secara institusional. Stabilitas komunikasi antar pimpinan daerah menjadi fondasi penting agar kebijakan strategis tidak terhambat.
Kini publik menanti realisasi agenda yang telah dijadwalkan. Jika pertemuan tersebut terlaksana sesuai rencana, maka DPRD melalui dukungan teknis sekretariat menunjukkan komitmennya sebagai fasilitator demokrasi lokal.
Di tengah dinamika politik yang mengemuka, langkah administratif yang terukur justru menjadi penentu. Sekretariat DPRD Sidoarjo memastikan bahwa aspirasi masyarakat tidak berhenti pada ruang audiensi, melainkan ditindaklanjuti dalam agenda resmi kelembagaan.
Bagi warga Sidoarjo, yang terpenting adalah pemerintahan berjalan efektif, pelayanan publik tetap prima, dan pembangunan tidak tersendat. Upaya mediasi yang kini difasilitasi DPRD melalui peran aktif Sekwan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga stabilitas tersebut. (GUS)
