Sidoarjo – Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Zaini pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sidoarjo menyampaikan, bahwa peran TPID yang anggotanya dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mampu menekan Inflasi meski masih dalam kondisi masa Pandemi Covid -19. Terutama menjamin ketersediaan stok kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas harga. Rabu, (25/8/2021) di Pendopo Delta Wibawa.
Data tahun 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sidoarjo mengalami kontraksi minus 3,69 persen. Terjun payung dibanding PDRB tahun 2019 sebesar 5,99 persen.
Sektor yang mengalami kontraksi diantaranya konsumsi rumah tangga sebesar 1,13 persen. Pengeluaran pemerintah 1,21 persen. Sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) investasi mengalami kontraksi 1,02 persen. Sedangkan Net Ekspor atau ekspor bersih mengalami kontraksi 3,69 persen. Sedangkan sektor kesehatan dan jasa sosial, transportasi dan pergudangan, pendidikan dan jasa lainya pertumbuhannya masih positif.
Kondisi ini menuntut pemkab Sidoarjo bekerja keras dalam menekan laju kontraksi agar tidak semakin terjun bebas. Kekhawatiran Zaini sangat berasalan, mengingat kondisi ekonomi sekarang belum stabil masih dipengaruhi wabah pandemi Covid-19.
Zaini mengatakan, penurunan inflasi terjadi bukan hanya menimpa sektor pertanian dan perkebunan saja, sektor perikanan juga mengalami hal yang sama. Ia minta OPD bisa kerja maksimal mengatasi permasalahan inflasi ini.
“OPD terkait harus mampu mengawasi pemasaran dari hasil panen atau kebun yang ada di di kabupaten Sidoarjo karena hal ini sangat mempengaruhi inflasi daerah. Terlebih hasil panen yang sudah dibawa ke luar daerah Sidoarjo maka harus bisa mencarikan solusinya,” kata Zaini.
Mantan Kepala Bappeda ini juga minta OPD harus bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat karena ketersediaan logistik masing-masing kebutuhan bisa menjaga stabilitas harga.
“Banyak faktor yang mempengaruhi untuk bisa mengendalikan inflasi,” terang Zaini didampingi kepala BPS Indria Purwaningsih.
Agar kinerja TPID maksimal, Zaini minta ada koordinasi yang lebih intensif sehingga setiap anggota paham dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
“Yang tidak kalah penting yaitu tentang kebutuhan pokok masyarakat, TPID agar bisa merumuskan ini. Membuat program ketahanan pangan dengan menggerakan elemen masyarakat seperti program bertani beras dan sayuran untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari ataupun dijual,”ungkapnya.
“Pelaksanaan rakor HLM TPID ini harus menghasilkan konsep yang konkrit dan memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat sidoarjo,” tutupnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Sidoarjo Benny Airlangga Yogaswara menyampaikan penyelenggaraan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan pengendalian inflasi daerah yang melibatkan OPD yang masuk dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Salah satu tugas TPID adalah melakukan pengumpulan data dan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan menyusun strategi pengendalian inflasi daerah. Selain itu, TPID juga merancang ketahanan pangan dengan memperkuat sistem logistik melalui langkah-langkah strategis.
“Pertemuan teknis ini bersifat strategis dalam rangka sinkronisasi kebijakan TPID sehingga inflasi dapat dikendalikan,” ujar Benny.
Rakor ini, kata Benny juga untuk memperkuat koordinasi, terutama koordinasi dalam menjamin ketersediaan pasokan produksi dan kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat. (GUS)
