SIDOARJO- Terdapat 6 desa dengan jumlah bakal calon Kepala Desa (Kades) lebih dari 5 orang. Padahal sesuai aturan, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa/Pilkades maksimal diikuti oleh 5 orang peserta calon Kades disetiap desa. 6 desa tersebut diantaranya Desa Kedungturi Kecamatan Taman, Desa Keboansikap Kecamatan Gedangan, Desa Jati Kecamatan Sidoarjo, Desa Bakung Temenggungan dan Bakung Pringgondani Kecamatan Balongbendo serta Desa Wonoayu Kecamatan Wonoayu. Jumlah keseluruhannya 44 orang.
Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sidoarjo turun tangan menseleksi seluruh bakal calon Kades di 6 desa tersebut. Seleksi dilakukan untuk menentukan 5 orang bakal calon Kades di masing-masing desa itu. Pagi tadi, Selasa, (18/2), mereka mengikuti tes seleksi yang digelar di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Test dilakukan melalui piranti komputer. Test yang diujikan antara lain Bahasa Indonesia, Pengetahuan Umum dan pemerintahan.
Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH menyempatkan diri melihat pelaksanaan test seleksi tersebut. Wabup yang akrab dipanggil Cak Nur itu didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo Ainur Rahman serta Kepala BKD Sidoarjo Ridho Prasetyo dan Camat Sidoarjo Agustin Iriani.
Wabup Cak Nur mengatakan test dilakukan secara transparan. Peserta bisa melihat langsung hasil ujiannya. Oleh karena itu kerawanan akan kecurangan tidak begitu di khawatirkan.
“Rawan itu kalau sistemnya masih bisa dipertanyakan, sistemnya tidak terbuka, kalau ini sudah (transparan), jadi mereka setelah ujian bisa tahu nilainya langsung,”ucapnya.
Cak Nur mengatakan test seperti ini merupakan cara yang bagus untuk menghindari permasalahan Pilkades. Dirinya melihat positif desa dengan jumlah bakal calon Kades lebih dari 5 orang. Meski dikatakannya kebutuhan pelaksanaan Pilkades saat ini sudah di cover oleh pemerintah daerah. Namun menurutnya hal itu merupakan wujud banyaknya masyarakat yang ingin mengabdi kepada desanya.
“Saya berpandangan positif saja kalau ada desa yang calon Kadesnya lebih dari lima, jadi mereka ingin memberikan sesuatu kepada desanya meski seluruh kebutuhan operasional (pelaksanaan Pilkades) ditanggung oleh pemerintah,”ujarnya. (GUS)
