Progresjatim.com, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera menerapkan QRIS Tap sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah. Transformasi transaksi dari tunai ke non-tunai ini diharapkan mampu menghadirkan sistem pembayaran yang lebih cepat, praktis, dan aman.
QRIS Tap merupakan inovasi pembayaran digital yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi tanpa perlu memindai (scan) kode QR melalui kamera ponsel. Transaksi cukup dilakukan dengan menempelkan ponsel pada mesin EDC atau perangkat pembaca contactless.
Pada Senin (6/4), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sidoarjo menggelar High Level Meeting (HLM) di Pendopo Delta Wibawa. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
TP2DD Kabupaten Sidoarjo terus berinovasi untuk mempercepat dan memperluas implementasi ETPD. Atas kinerja tersebut, pada tahun 2025 TP2DD Kabupaten Sidoarjo memperoleh apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI sebagai TP2DD Terbaik III wilayah Jawa–Bali.
Kegiatan HLM ini juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi Championship TP2DD 2025 serta mempersiapkan keikutsertaan dalam Championship TP2DD 2026. Selain itu, forum ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi pemanfaatan QRIS Tap. Narasumber yang dihadirkan berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, khususnya dari Divisi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR).
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menegaskan bahwa forum HLM bukan sekadar rapat koordinasi rutin, melainkan forum strategis di tingkat pimpinan untuk menyelaraskan langkah, mengidentifikasi kendala, serta memperkuat komitmen bersama dalam implementasi ETPD.
“Digitalisasi sudah menjadi instrumen mutlak, bukan lagi pilihan, untuk menekan potensi kebocoran anggaran, menjamin transparansi, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terukur,” ujarnya.
Bupati juga mengapresiasi capaian TP2DD Kabupaten Sidoarjo yang berhasil meraih peringkat ke-3 TP2DD Terbaik wilayah Jawa–Bali.
Selain itu, inovasi pembayaran retribusi non-tunai Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga dinobatkan sebagai Program Unggulan Terbaik ke-3 tingkat nasional oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI.
Capaian tersebut turut mendorong realisasi ETPD Kabupaten Sidoarjo mencapai 99,5 persen, tertinggi se-Provinsi Jawa Timur pada Semester II Tahun 2025.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh anggota TP2DD Kabupaten Sidoarjo,” tambahnya.
Ke depan, Bupati menegaskan akan terus mendorong implementasi ETPD di berbagai sektor, baik perdagangan maupun pelayanan kesehatan. Menurutnya, percepatan dan perluasan transaksi digital menjadi langkah strategis dalam mencegah kebocoran PAD.
“Saat ini retribusi pasar masih relatif kecil. Oleh karena itu, implementasi ETPD di pasar-pasar perlu diperkuat, termasuk melalui pengembangan aplikasi yang memudahkan masyarakat melakukan pembayaran non-tunai secara sederhana,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati selaku Ketua Harian TP2DD Kabupaten Sidoarjo, menyampaikan bahwa penguatan implementasi ETPD akan dilakukan melalui penerapan QRIS Tap di seluruh perangkat daerah.
Seluruh OPD diharapkan segera mengimplementasikan QRIS Tap, baik dalam rangka peningkatan PAD maupun optimalisasi belanja daerah.
“Penerapan transaksi non-tunai terbukti sejalan dengan peningkatan indikator pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 83,35, tertinggi di Jawa Timur untuk kategori kabupaten,” ujarnya.
Fenny juga menyampaikan bahwa pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Kabupaten Sidoarjo saat ini merupakan yang tertinggi di Jawa Timur dan menempati peringkat ke-4 secara nasional. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Menurutnya, peningkatan pemanfaatan instrumen pembayaran digital, baik melalui KKI maupun QRIS Tap, akan memberikan dampak signifikan terhadap transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi pendapatan daerah.
“Ke depan, kami optimistis implementasi QRIS Tap akan semakin memperluas ekosistem transaksi non-tunai di Kabupaten Sidoarjo, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi,” ungkapnya.
Melalui penguatan peran TP2DD dan sinergi seluruh perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan implementasi ETPD dapat berjalan lebih masif dan merata di seluruh sektor layanan, termasuk pasar, retribusi daerah, layanan kesehatan, serta sektor pelayanan publik lainnya.
Dengan langkah tersebut, diharapkan digitalisasi transaksi keuangan daerah tidak hanya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.(adv/GUS)
