SIDOARJO – Indonesia International Smart City Expo dan Forum 2019 berlangsung selama 3 hari mulai tgl 17 -19 Juli di Jakarta Convention Center (JCC), Komplek Senayan, Jakarta Pusat. Acara dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI H.M. Jusuf Kalla dan dihadiri, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Gubernur, Walikota dan Bupati.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengapresiasi kepada Gubernur/Walikota dan Bupati yang sudah bekerja keras membangun daerah/kotanya menuju kota cerdas.
Peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak luput dari perhatian Wapres Jusuf Kalla.
“OPD punya peran besar dalam mengembangkan daerahnya menjadi kota cerdas atau smart city”, ujar Jusuf Kalla.
Provinsi Jawa Timur menunjuk tiga kab/kota jadi peserta Indonesia International Smart City Expo dan Forum 2019, yakni Kota Surabaya, Kab Sidoarjo dan Kab Banyuwangi.
Menkominfo RI Rudiantara saat sesi diskusi forum mengatakan konsep kota cerdas atau smart city adalah tidak selalu terkait teknologi saja, namun konsep kota cerdas adalah bagaimana seorang kepala daerah mampu memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
“Memberikan kemudahan layanan non perizinan dan pelayanan perizinan usaha menjadi indikator ukuran kota cerdas atau smart city”, kata Rudiantara.
Rudiantara mengapresiasi terobosan dari pemkab Sidoarjo yang sudah membangun jaringan FO sebagai sarana utama pendukung percepatan pelayanan perizinan usaha untuk menaikkan nilai investasi.
“Pemanfaatan teknologi untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha seperti yang dilakukan pemkab Sidoarjo sudah tepat”, ujar Rudiantara saat mengunjungi booth pameran Sidoarjo.
Sidoarjo menjadi satu-satunya daerah yang sudah memiliki infrastruktur jaringan teknologi Fiber Optik (FO) dan data center yang dikelola secara mandiri dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Sidoarjo.
Mengusung keunggulan infrastruktur teknologi informasi sebagai pendukung utama kinerja perangkat daerah. Sidoarjo menawarkan kemudahan dan kecepatan pelayanan mengurus perizinan usaha kepada para investor.
Dalam tiga tahun terakhir, nilai investasi yang masuk di Kabupaten Sidoarjo tiap tahun naik. Tahun 2016 investasi yang masuk sebesar 16,9 triliun rupiah, tahun 2017 sebesar 17,8 triliun rupiah, tahun 2018 naik mencapai 23,8 triliun rupiah kemudian tahun 2019 triwulan pertama 1,7 triliun rupiah. Didominasi sektor perdagangan, kemudian disusul industri dan jasa.
Bupati Saiful Ilah mengatakan, dukungan sarana teknologi melalui pemanfaatan jaringan FO dikemas dalam konsep “Sidoarjo, The Smart Investment City” atau Sidoarjo Kota Cerdas Investasi. Tujuannya untuk mendukung kecepatan dan kemudahan mengurus perizinan usaha sehingga akan banyak investor yang tertarik.
“Sidoarjo, The Smart Investment City” adalah program peningkatan kualitas layanan investasi di kabupaten sidoarjo. Peningkatan kualitas layanan tersebut dimulai dengan pengintegrasian layanan publik dalam satu gedung dengan memanfaatkan teknologi informasi jaringan fiber optik” Ujar Saiful Ilah.
Selain itu juga untuk kelancaran pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang mengandalkan koneksi jaringan internet dan intranet.
Sejak diresmikan pada januari 2019, mal pelayanan publik melayani 168 jenis pelayanan, termasuk layanan perizinan online. Tiap hari melayani rata-rata 600 orang pemohon, sistem antrian sudah menggunakan online.
“Penggunaan teknologi informasi secara optimal oleh organisasi perangkat daerah dan pelaku usaha diharapkan menjadi pendorong terwujudnya “Sidoarjo The Smart Investment City” atau sidoarjo kota cerdas investasi”, ujar Saiful Ilah.
Tahun ini sarana infrastruktur jaringan Fiber Optik (FO) yang sudah terpasang sepanjang 105 kilo meter berfungsi mengoptimalkan akses data dan informasi melalui internet dan intranet di seluruh kantor dinas dan kecamatan sampai ke desa.
” Tahun ini sudah terpasang jaringan FO sepanjang 105 km dari target yang akan dipasang sepanjang 140 km, target selesai tahun 2021″, kata Kepala Dinas Kominfo Sidoarjo, Y. Siswojo
Selain mendukung peningkatan investasi di Sidoarjo, jaringan FO juga bisa dimanfaatkan untuk ATCS, monitoring layanan publik serta berfungsi melindungi dan mengamankan data-data penting termasuk data para investor dan seluruh data yang dikelola oleh dinas atau opd.
“Kebijakan bupati sidoarjo yang mengamanatkan bahwa “Tiap OPD (organisasi perangkat daerah) minimal harus mempunyai satu inovasi” maka layanan pemerintahan mulai bertransformasi berbasis aplikasi teknologi informasi”, ujar Siswojo yang bulan depan sudah memasuki masa pensiun.
Saat ini jumlah aplikasi yang sudah dimiliki sidoarjo mencapai 60 aplikasi. Mulai dari aplikasi e- government hingga aplikasi layanan mengurus ijin usaha dan izin lainnya.
Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan sarana free wifi sudah masuk ke desa-desa dan kelurahan. Tahun 2019 seluruh desa di 9 kecamatan sudah bisa mengakses free wifi. Tahun 2021 ditargetkan seluruh desa/kelurahan sebanyak 353 sudah terakses free wifi.
Ruang terbuka hijau seperti alun – alun dan taman-taman di tengah kota sudah terfasilitasi free wifi/begitu juga layanan rumah sakit umum daerah sebanyak 50 ruangan sudah dipasang akses free wifi.(GUS)
