Progres Jatim.com , Sidoarjo — Keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dinilai menjadi salah satu kunci utama dalam mengakselerasi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Sidoarjo. Namun hingga kini, pengesahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan BPPD yang baru masih dalam proses, memunculkan kekhawatiran akan terhambatnya fungsi promosi secara optimal.
BPPD bukan sekadar lembaga pelengkap. Dalam sistem kepariwisataan nasional, lembaga ini memiliki mandat strategis sebagai motor promosi yang menjembatani kepentingan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya pada ketentuan mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata di tingkat nasional dan daerah. Dalam regulasi tersebut, BPPD berfungsi meningkatkan citra pariwisata, mendorong kunjungan wisatawan, serta memperkuat daya saing destinasi.
Tak hanya itu, penguatan peran BPPD juga diperjelas dalam Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2016. Tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah, yang menegaskan pentingnya profesionalitas, independensi, serta kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan fungsi promosi.
Dalam konteks daerah, BPPD diharapkan menjadi eksekutor utama strategi promosi, termasuk pengembangan branding destinasi, pemasaran digital, hingga kemitraan dengan sektor swasta dan komunitas.
Pemerhati pariwisata, Suyut, menilai keberadaan BPPD yang aktif dan legitimated menjadi faktor penentu maju tidaknya sektor pariwisata daerah.
“Pariwisata tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada lembaga yang fokus sebagai eksekutor promosi. Di situlah peran BPPD menjadi sangat penting,” ujarnya, Kamis (19/3/2026).
Menurut dia, tanpa BPPD yang definitif, berbagai program promosi berpotensi berjalan parsial dan tidak terarah. Padahal, sektor pariwisata membutuhkan orkestrasi yang kuat—mulai dari perencanaan, promosi, hingga evaluasi.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh potensi destinasi, tetapi juga oleh strategi pemasaran yang tepat.
“Banyak daerah punya potensi, tapi tidak semua bisa menjual. BPPD seharusnya menjadi ‘mesin’ yang menggerakkan promosi itu,” tegasnya.
Selain itu, Suyut menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung kinerja BPPD, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga media.
“Kalau semua unsur bergerak bersama dan BPPD diberi ruang kerja yang jelas, dampaknya bisa signifikan, termasuk terhadap peningkatan PAD,” tambahnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) memastikan bahwa proses pembentukan kepengurusan BPPD masih berjalan dan tengah dalam tahap penyempurnaan.
Kepala Dinas Porapar Sidoarjo Yudhi Iriyanto menyampaikan, penyusunan SK BPPD Sidoarjo dalam proses penyempurnaan
“Usulan SK BPPD masih dalam proses penyempurnaan, mengingat tugas dan fungsi BPPD harus berkolaborasi dengan banyak stakeholder, sehingga ke depan program kerja bisa berjalan secara komprehensif,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.
Ia menambahkan, setelah masa libur Lebaran, pihaknya akan mengundang seluruh unsur terkait untuk mematangkan struktur organisasi dan arah program kerja.
“Insyaallah setelah libur Lebaran kami mengundang semua unsur yang terkait, sehingga peran BPPD bisa optimal,” katanya.
Senada, Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Sidoarjo, Ruli, mengungkapkan bahwa komposisi kepengurusan juga tengah diperluas dengan melibatkan unsur akademisi.
“Ada tambahan dari unsur universitas lokal. Alhamdulillah sudah ada nama yang masuk untuk dimasukkan ke dalam tim,” jelasnya.
Meski demikian, belum ada kepastian terkait target waktu pengesahan SK BPPD tersebut.
Kondisi ini menjadi catatan penting bagi arah pengembangan pariwisata Sidoarjo ke depan. Tanpa BPPD yang definitif dan berfungsi optimal, upaya membangun citra destinasi, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta menggerakkan ekonomi berbasis pariwisata berpotensi tidak berjalan maksimal.(GUS/SAP)
