Progresjatim.com, Sidoarjo – Carut marutnya DTSEN ( Data Tunggal dan Ekonomi Nasional) – DESIL dimasyarakat penerima bantuan sosial akhir-akhir ini menjadi perhatian khusus wakil rakyat kabupaten Sidoarjo. Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Pusat Statistik (BPS), serta kepala desa se-Kabupaten Sidoarjo, Senin (13/9/2026) di ruang rapat komisi lantai II.
Hearing tersebut membahas Data Tunggal Ekonomi Sosial Nasional (DTESN) dan desil sebagai bagian dari pembahasan terkait data sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.
Rapat dipimpin Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Dhamroni Cudhori.
Hadir dalam forum tersebut perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPS, serta para kepala desa.
Pertemuan itu menjadi forum koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, BPS, dan pemerintah desa terkait data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Pembahasan DTESN dan desil menjadi perhatian karena data tersebut berkaitan dengan pemetaan kondisi masyarakat.
Data sosial ekonomi menjadi salah satu bagian penting dalam penyusunan dan pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Melalui data yang akurat, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.
Dalam hearing tersebut, Komisi D DPRD Sidoarjo mempertemukan sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan maupun pemanfaatan data masyarakat.
Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan juga mengikuti rapat dengar pendapat yang digelar Komisi D.
sampaikan perwakilan dinas sosial, ada lebih kurang sebanyak 2000 penerima bantuan sosial yang menyebar di seluruh desa, dengan adanya DTSEN maka perlu dilakukan pemutakhiran data penerima bantuan salah satunya dengan musyawarah desa.
Kehadiran BPS turut memberikan posisi penting dalam pembahasan karena lembaga tersebut berkaitan dengan penyediaan dan pengelolaan data statistik.
Sementara itu, kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Sidoarjo mengikuti hearing untuk membahas persoalan data masyarakat di tingkat desa.
Desa menjadi salah satu wilayah yang berhadapan langsung dengan kondisi masyarakat dan berbagai persoalan sosial ekonomi.
Karena itu, pembahasan data tidak hanya berkaitan dengan tingkat kabupaten, tetapi juga membutuhkan perhatian pada kondisi di tingkat desa.
Dalam konteks tersebut, data DTESN dan desil menjadi bagian yang dibahas dalam forum Komisi D DPRD Sidoarjo.
Pembahasan tersebut juga berkaitan dengan pentingnya kesesuaian data dengan kondisi masyarakat di lapangan.
khulug kepala desa simogirang dalam rapat mengungkapkan kegelisahan adanya pendataan yang tidak dilibatkan hanya TTD sebagai legitimasi, sehingga berakhir bingung ketika warga nya tidak mendapatkan bantuan dikarenakan syarat yang harus di penuhi terkait DESIL karena tingkat kan naik akhirnya warga tidak mendapatkan bantuan tak ayal dirinya menjadi cemoonan warga. adanya pemotongan dana desa yang di alihkan ke koperasi merah putih. Dirinya berharap kepada dinas terkait dan pak dewan untuk memperhatikan keluhannya.
Ainun Amalia asisten satu pemerintah kabupaten Sidoarjo dalam penjelasan, pihaknya juga dibingungkan dengan aturan baru, meski demikian tak menyerah tetap melaksanakan. pasalnya
ini persoalan nasional kami harus melakukan verifikasi kembali.
contoh persoalan lainnya, problematikannya DESIL 5 tiba2 muncul DESIL 5 lebih sehingga tidak bisa di berikan bantuan
sementara data yang digunakan pemerintah perlu menggambarkan kondisi masyarakat secara tepat agar program yang disusun dapat menyasar kelompok yang sesuai.
Forum hearing menjadi kesempatan bagi DPRD untuk mendapatkan penjelasan dari OPD dan pihak terkait mengenai persoalan DTESN dan desil.
Kepala desa juga memiliki ruang untuk menyampaikan kondisi yang ditemukan di wilayah masing-masing.
Dengan melibatkan pemerintah desa, pembahasan diharapkan dapat melihat persoalan data dari tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Komisi D DPRD Sidoarjo melalui forum tersebut juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
Dinas yang hadir dalam hearing memiliki keterkaitan dengan berbagai layanan publik yang menggunakan data sosial ekonomi masyarakat.
Dinas Sosial, misalnya, berkaitan dengan pelayanan dan program sosial bagi masyarakat.
Dinas Kesehatan juga memiliki kepentingan terhadap data masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Sementara sektor pendidikan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses dan pelayanan pendidikan.
Karena itu, keselarasan data menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program lintas sektor di daerah.
Hearing Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama tiga OPD, BPS, dan kepala desa tersebut menjadi bagian dari upaya membahas DTESN dan desil secara bersama-sama.
Melalui pembahasan lintas lembaga tersebut, persoalan data sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat memperoleh perhatian dan penanganan sesuai kondisi di lapangan. (GUS)
