Foto : Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih kepada program Jatim.com, saat paripurna, mengatakan pada prinsipnya langkah bagus dilaksanakan dan dikoordinasikan di lintas stakeholder DPRD yang memilih kebijakan, kemudian bupati dan wakil Bupati serta temen-temen APH seperti kepolisian, Kejari dan satpol PP meneruskan.
Progres Jatim, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk satgas (satuan tugas) terpadu operasi penanganan premanisme dan ormas bermasalah yang mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, investasi dan dunia usaha. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Favehotel Sidoarjo, Selasa (3/6/2025).
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasih mengatakan, pada prinsipnya langkah bagus dilaksanakan dan dikoordinasikan di lintas stakeholder DPRD yang memilih kebijakan, kemudian bupati dan wakil Bupati serta temen-temen APH seperti kepolisian, Kejari dan satpol PP meneruskan.
” Ini luar biasa pembentukan satgas terpadu premanisme adalah bagian dari kita untuk mengeliminir kejahatan serta memberikan rasa aman di Sidoarjo.” Ujarnya di sela-sela rapat paripurna Selasa (10/6/2025), di gedung DPRD kabupaten Sidoarjo.
Dirinya berharap di tahun 2025, target kesalahan sosial yang didalamnya masalah trantib bisa tereliminir.
Masih kata, politikus asal PKB, Kedepan harapannya, katalisator temen-temen dilapangan untuk lebih mudah eliminir terutama titik kerawanan seperti parkir liar, kemudahan efek sosial, maraknya premanisme dan sebagainya, keberadaan satgas tercipta, betul-betul membuat aman warga Sidoarjo.
Di tanya ada target keberadaan satgas di tahun 2025, menurutnya, Target secara angka tidak tampak namun secara sosial keliatan, secara faktual bagaimana stekholder dapat memetakan potensi kerawanan itu misalnya kerawanan parkir maka dishub sama temen yang lain bisa berkolaborasi untuk lebih gampang menyelesaikannya.
Pembentukan satgas premanisme bukan ikut-ikutan melainkan bagian dari visi misi warga untuk menciptakan rasa aman, nyaman tinggal di kota udang kebetulan dari pusat juga membentuk satgas bermasalah.
Masih kata pria berkacamata dan suka pake songkok, visi misi Bupati Wakil Bupati Sidoarjo adalah menuju kota metropolitan, sehingga dibutuhkan tingginya Indeks Pertumbuhan Ekonomi dan indeks kesalihan sosial.
“Nah, untuk indeks pertumbuhan ekonomi dan indeks kesalihan sosial ini masuk pada indikator indeks kebijakan daerah (IKD), yang didalamnya terdapat ekonomi, masalah sosial, trantib, kesetiakawanan, dan budaya lokal. Dan kita target 2025 tidak ada lagi gangguan masalah trantib, tidak ada lagi orang intoleransi, dan tidak menerima lokal wisdom,” ungkapnya.
Pembentukan satgas ini juga didukung oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Ketua Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Roy Rovalino Herudiansyah mengusulkan empat formula, diantaranya koordinasi rutin lintas stakeholder, saling memberi informasi trantib, penyusunan aplikasi yang terintegrasi, dan penyesuaian SOP bersama-sama.
“Sebab, untuk mengatasi premanisme ini kita dihadapkan pada manusia yang memiliki kepentingan sehingga butuh koordinasi yang solid antar stakeholder,” tegasnya.
Foto : Susana rapat paripurna anggota dewan bersama wakil Bupati mimik indayana
Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana mengatakan satgas ini dibentuk untuk menjaga stabilitas dan memberikan kepastian hukum atas persoalan ormas yang meresahkan dan mengganggu iklim investasi atau memaksakan kehendak dengan kekerasan atau merusak tatanan sosial.
“Upaya ini nantinya akan menjadi tanggung jawab bersama, saling bersinergi bersama guna keamanan hingga ketentraman masyarakat dan dunia usaha. Terlebih, dengan pembentukan satgas nantinya akan dapat menindak ormas bermasalah di Sidoarjo,” katanya.
Dia menambahkan, Satgas Terpadu ini diantaranya terdiri dari Forkopimda Sidoarjo, Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP), dan Perangkat Daerah Sidoarjo.
“Kita harus bersinergi bersama mengawasi 4 titik rawan premanisme diantaranya parkir, PKL, Aliran sungai, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” jelasnya.
“Kita juga harus turun lapangan langsung agar paham secara langsung, seperti parkir selama ini hampir 75 persen dikuasai oleh preman.(ADV)
