Progresjatim.com, Sidoarjo– Kabupaten Sidoarjo mencatat persentase penduduk miskin sebesar 4,38 persen pada Maret 2026, turun dari 4,40 persen pada Maret 2025. Capaian tersebut menempatkan Sidoarjo sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur.
Pada tingkat kabupaten se-Jawa Timur, Sidoarjo menempati posisi terbawah, diikuti Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pasuruan.
Sementara itu, pada tingkat kabupaten/kota, Sidoarjo berada di urutan kelima terendah setelah Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya, dan Kota Malang. Namun, angka kemiskinan Sidoarjo juga berada di bawah rata-rata Jawa Timur yang mencapai 9,06 persen.
Dalam paparan Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala BPS Sidoarjo Bagyo Trilaksono menyebutkan, jumlah penduduk miskin Sidoarjo pada Maret 2026 mencapai 108.460 jiwa. Ada kenaikan dari 107.570 jiwa pada Maret 2025. Namun, secara persentase, ada penurunan 0,02 persen.
“Kondisi ini diduga terjadi karena laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan laju penurunan persentase penduduk miskin,” kata Bagyo pada Rabu (21/10/2026) di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa.
Dia menambahkan, dalam 10 tahun, yaitu periode Maret 2016–Maret 2026, tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo cenderung mengalami penurunan. Baik jumlah maupun persentase penduduk miskin. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin berkurang dari 136.790 jiwa pada Maret 2016 menjadi 108.460 jiwa pada Maret 2026. Turun 28.330 jiwa dalam sepuluh tahun.
“Sedangkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo pada Maret 2016 mencapai 6,39 persen. Berkurang 2,01 poin menjadi 4,38 persen pada Maret 2026,” kata Bagyo.
Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat koordinasi dan memastikan program penanggulangan kemiskinan
benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurut dia, penanganan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama. Baik Pemkab Sidoarjo maupun DPRD Sidoarjo. Eksekutif dan legislatif perlu terus bersinergi melaksanakan program yang memberikan manfaat langsung bagi warga.
“Program yang sudah menjadi visi dan misi harus benar-benar menyentuh masyarakat. Eksekutif dan legislatif harus bekerja sama untuk menekan angka kemiskinan di Sidoarjo,” ujar Subandi.
Dia menyebutkan, upaya penanganan kemiskinan perlu dilakukan melalui berbagai
intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Di antaranya bantuan perbaikan
rumah tidak layak huni melalui dukungan ASN dan Badan Amil Zakat Nasional
(Baznas). Bantuan kursi roda bagi warga yang membutuhkan. Juga, penyaluran sembako. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), lanjut Subandi, juga menjadi salah satu upaya yang mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
“Saya juga akan membahas lebih lanjut dengan Pak Sekda nanti terkait kesejahteraan pegawai paruh waktu dan honorer di Sidoarjo. Insya Allah tahun depan akan ada kenaikan gaji untuk temen-temen PPPK paruh waktu,” jelasnya.
Mengapa perlu ada kenaikan? Karena dalam data BPS juga disebutkan bahwa garis kemiskinan rumah tangga mencapai Rp2.831.074 per bulan. Sedangkan, saat ini gaji PPPK paruh waktu masih dibawah angka tersebut.
Subandi menyebutkan, salah satu langkah yang akan dikaji adalah penguatan program sembako murah untuk membantu menjaga daya beli warga, terutama pada momen-momen hari besar keagamaan.
“Saya berharap kebijakan yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi warga yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar,” harap Subandi. (GUS)
Kemiskinan Sidoarjo Terendah Se-Jatim, Bupati Subandi Minta Terus Perkuat Program Penanganan
