Progres Jatim.com, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang akan dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Sebanyak 1.452 petugas sensus telah disiapkan untuk melakukan pendataan door-to-door di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Dukungan tersebut ditegaskan dalam kegiatan apel pelepasan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo Mohammad Bahrul Amig mewakili Bupati Sidoarjo, Subandi di Fave Hotel Sidoarjo pada Rabu malam (10/6/2026).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo, Mohammad Bahrul Amig mengatakan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi.
“Tahun 2026 ini akan dilaksanakan pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026 sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Sensus ini akan menyediakan informasi mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, ekonomi digital, serta ekonomi lingkungan,” ujarnya.
Amig, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa keberhasilan sensus sangat bergantung pada kualitas kerja petugas di lapangan. Oleh karena itu, para petugas diminta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga etika, mengedepankan prinsip senyum, sapa, dan salam, serta memastikan penggunaan atribut resmi selama bertugas agar masyarakat merasa aman dan percaya.
“Kehadiran petugas menjadi pondasi utama keberhasilan sensus ini. Embanlah amanah dengan baik, fokus pada akurasi data, jaga kesehatan, dan jadilah komunikator yang baik bagi masyarakat,” katanya
Ia mengingatkan bahwa data yang tidak akurat akan berdampak pada ketidaktepatan program pembangunan dan kebijakan pemerintah.
“Jika data tidak akurat, maka program kegiatan tidak tepat sasaran. Karena itu mari membudayakan dialog berbasis data. Orang yang hebat adalah orang yang berbicara berdasarkan data dan fakta,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Sidoarjo Bagyo Trilaksono menjelaskan bahwa SE2026 akan mendata seluruh unit usaha, kecuali kategori administrasi pemerintahan serta kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja. Pendataan juga mencakup usaha-usaha yang mulai beroperasi hingga tahun 2026.
Menurutnya, sensus kali ini tidak hanya mendata aktivitas usaha, tetapi juga melakukan pembaruan informasi sosial ekonomi keluarga, meliputi keterangan umum keluarga, kondisi demografi, tingkat pendidikan, hingga pekerjaan.
“Tujuan utama sensus ini adalah menyiapkan data dasar yang kuat untuk berbagai kegiatan sensus dan survei di masa mendatang sehingga pemerintah memiliki gambaran yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan,” jelasnya.
Bagyo mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan sejak awal Juni 2026, antara lain melalui pengiriman email blast kepada perusahaan besar dan menengah serta konsolidasi dan koordinasi dengan perangkat daerah maupun pelaku usaha.
Ia menambahkan, terdapat sejumlah pembaruan dalam pelaksanaan SE2026 dibanding sensus sebelumnya. Salah satunya adalah keterlibatan aktif masyarakat dan perusahaan melalui mekanisme pengisian data secara mandiri atau selfenumeration.
Selain itu, cakupan pendataan juga lebih menyeluruh karena tidak hanya mendata karakteristik usaha, tetapi juga memperbarui informasi kependudukan dan sosial ekonomi keluarga.
Dalam pelaksanaannya, SE2026 memanfaatkan berbagai inovasi teknologi modern seperti geo-tagging untuk merekam lokasi usaha secara akurat, teknologi Generative Artificial Intelligence (Gen-AI) untuk membantu penentuan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI), pemanfaatan big data dalam penyusunan daftar awal usaha, serta chatbot untuk mempercepat layanan informasi dan menjawab pertanyaan responden.
“Pemanfaatan teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akurasi data sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam
Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, hingga perumusan program kesejahteraan masyarakat. Dengan tersedianya data yang lengkap dan akurat, pembangunan di Kabupaten Sidoarjo diharapkan semakin tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. (GUS)
