Progres Jatim.com, Sidoarjo – Dinamika hubungan antara organisasi masyarakat dan lembaga legislatif di Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi perhatian publik. Aliansi Peduli Sidoarjo yang dikenal dengan sebutan Laskar Jenggolo menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Sidoarjo terkait isu yang berkembang mengenai dugaan aliran dana yang sempat ramai diperbincangkan di tengah masyarakat.
Penyampaian aspirasi tersebut dilakukan melalui pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Warih Andono, S.H. Dalam dialog tersebut, Selasa (3/3/2026), di DPRD, perwakilan Laskar Jenggolo berharap adanya klarifikasi yang terbuka agar isu yang beredar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, mengatakan pihaknya ingin memastikan bahwa informasi yang berkembang dapat diluruskan secara transparan demi menjaga kondusivitas daerah serta menjaga marwah organisasi masyarakat.
“Kami berharap ada penjelasan yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman di publik. Tujuan kami adalah menjaga marwah organisasi masyarakat sekaligus memastikan hubungan antara masyarakat sipil dan lembaga legislatif tetap berjalan baik,” ujarnya.
Aliansi yang tergabung dalam Laskar Jenggolo terdiri dari berbagai organisasi masyarakat dan LSM, di antaranya Madas Nusantara, LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), YALPK Group, Grib Jaya, LMPP (Laskar Merah Putih Perjuangan), GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia), Pemuda Batak Bersatu (PBB), LSM KORAK (Komunitas Anti Korupsi), LSM ALAS, Ormas GMPI (Gerakan Militan Pejuang Indonesia), MADAS Serumpun, serta FPPI.
Selain menyinggung isu yang berkembang, pertemuan tersebut juga menjadi ruang dialog terkait dinamika pemerintahan daerah, termasuk pentingnya menjaga sinergi antara eksekutif dan legislatif agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Warih Andono menyambut baik komunikasi yang dibangun oleh perwakilan organisasi masyarakat. Menurutnya, DPRD terbuka terhadap setiap masukan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi.
Ia menegaskan bahwa DPRD Sidoarjo berkomitmen menjaga integritas lembaga serta mendukung transparansi dalam setiap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“DPRD tentu terbuka terhadap setiap aspirasi. Prinsipnya kami ingin semua persoalan diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan berdasarkan fakta yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Warih.
Dalam kesempatan itu, Warih Andono juga menyampaikan komitmennya untuk memperkuat komunikasi antara berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah. Ia bahkan menyampaikan rencana kegiatan sosial yang akan digelar di lingkungan DPRD Sidoarjo.
Warih berjanji kepada perwakilan Laskar Jenggolo bahwa pada Kamis mendatang pihaknya akan mengundang Bupati Sidoarjo dan Wakil Bupati Sidoarjo untuk hadir dalam kegiatan santunan anak yatim piatu yang akan digelar di Kantor DPRD Sidoarjo. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi momentum kebersamaan sekaligus mempererat komunikasi antara pimpinan daerah, legislatif, dan elemen masyarakat.
“Kami ingin membangun suasana yang harmonis. Melalui kegiatan sosial seperti santunan anak yatim ini, kami berharap semua pihak bisa hadir dan bersama-sama menjaga kebersamaan demi Sidoarjo yang lebih baik,” katanya.
Menurut Warih, keterlibatan masyarakat sipil, termasuk organisasi masyarakat dan LSM, merupakan bagian penting dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah. Karena itu, dialog yang konstruktif dinilai menjadi cara terbaik untuk menjaga hubungan yang harmonis antara masyarakat dan lembaga legislatif.
Ia juga mengajak semua pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menunggu klarifikasi resmi terhadap isu yang berkembang agar situasi tetap kondusif.
Berbagai pihak berharap persoalan yang sempat menjadi perbincangan tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan transparan. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif maupun organisasi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo tetap terjaga, sekaligus memperkuat sinergi dalam mengawal pembangunan daerah. ( GUS )
