ProgresJatim.com, Sidoarjo – Dari kejauhan, gedung lima lantai di Kelurahan Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian, masih berdiri tegak. Bentuknya modern, berwarna paduan putih dan abu-abu, namun cat yang mulai pudar dan kusam menyamarkan rencana besar yang pernah diusung tujuh tahun lalu. Bangunan itu adalah Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang sejak selesai dibangun pada 2017, tak pernah benar-benar menjadi rumah bagi banyak keluarga.
Bangunan yang memakan anggaran miliaran rupiah ini awalnya diharapkan menjadi solusi hunian layak dan terjangkau bagi warga berpenghasilan rendah, khususnya di wilayah barat Sidoarjo. Namun, perjalanan waktu justru mengubahnya menjadi simbol ketidakjelasan pengelolaan aset daerah.
Begitu melangkah melewati pintu masuknya, suasana senyap langsung terasa. Tak ada riuh anak-anak bermain atau suara tetangga bercakap di lorong. Yang terdengar hanya suara pintu besi berderit saat dibuka. Lantai dipenuhi debu tipis, cat dinding mengelupas, dan udara pengap menyambut setiap tamu. Dari total 115 unit kamar yang tersedia, sebagian besar kosong. Beberapa unit bahkan dibiarkan dalam kondisi memprihatinkan: air keruh mengalir dari keran, toilet tersumbat, lampu mati, hingga plafon yang mulai jebol di beberapa titik.
Sidak DPRD: Banyak Unit Kosong, Fasilitas Rusak
Kondisi inilah yang memantik perhatian Komisi B DPRD Sidoarjo. Rabu, 6 Agustus 2025, tiga legislator Ir. H. Supriono, S.H., M.H. (Gerindra), Didik Prasetyo, S.E. (PDI Perjuangan), dan Wakil Ketua DPRD H. Suyarno, S.H. menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi.
Mereka disambut Kepala UPTD Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (P2CKTR) Kurniawan, Lurah Tambak Kemerakan Bambang, Ketua RT setempat Misyadi, serta beberapa pengurus rusunawa. Tanpa banyak basa-basi, rombongan langsung menelusuri lorong-lorong rusunawa.
“Kenapa kok banyak unit kosong? Padahal ini dibangun untuk warga yang butuh tempat tinggal,” tanya Supriono, yang akrab disapa Pak Pri, sambil memandangi deretan pintu yang terkunci rapat.
Jawaban datang dari Ketua RT Misyadi yang sudah sejak awal mengeluhkan masalah ini.
“Banyak yang mau sewa, Pak. Tapi airnya keruh, toiletnya mampet. Baru sebulan tinggal, mereka komplain dan akhirnya keluar,” ujarnya, disambut anggukan dari beberapa pengurus rusunawa yang ikut mendampingi. Tersandung Administrasi
Masalah tak berhenti di fasilitas. Kepala UPTD Kurniawan menjelaskan bahwa secara administrasi, pengelolaan rusunawa ini belum sepenuhnya di bawah Dinas P2CKTR karena belum ada serah terima resmi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Kalau belum ada SK (Surat Keputusan) resmi, kami tidak bisa mengelola penuh. Kalau dipaksakan, nanti justru berisiko jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” jelasnya.
Pernyataan itu memancing respons cepat dari Pak Pri. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hanya karena kendala administratif.
“Kalau semua harus menunggu SK, rusun ini keburu tambah rusak. Saya usulkan pengelolaan diserahkan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang lebih fleksibel dan mandiri dalam penggunaan anggaran,” tegasnya. Potensi Besar yang Terbuang
Bagi anggota Komisi B, Didik Prasetyo, kondisi ini ironis. Ia menilai Rusunawa Krian memiliki potensi besar untuk menjawab kebutuhan hunian layak di Sidoarjo, terutama di tengah harga tanah dan rumah yang semakin melambung.
“Bangunan segede ini sayang kalau dibiarkan mangkrak. Masih banyak warga yang tinggal di tempat tak layak. Harusnya ini dimaksimalkan,” katanya.
Menurutnya, masalah utama bukan pada lokasi, melainkan kualitas fasilitas dan pengelolaan yang tidak memadai.
“Kalau airnya bersih, toiletnya lancar, pasti peminatnya banyak. Masalahnya sekarang orang bayar sewa, tapi fasilitas tidak layak. Ya jelas mereka memilih pindah,” ujarnya. Aturan yang Terlalu Kaku
Wakil Ketua DPRD, H. Suyarno, menyoroti faktor lain: regulasi yang terlalu kaku. Menurutnya, banyak warga berminat menempati rusunawa, tetapi terkendala syarat administrasi seperti KTP dan KK asli Sidoarjo.
“Aturan terlalu kaku itu merugikan kita sendiri. Ada warga yang benar-benar butuh, tapi karena KTP-nya luar kota, tidak bisa masuk. Padahal mereka bekerja di sini, membayar pajak di sini,” ujarnya.
Suyarno mengusulkan agar regulasi dibuat lebih fleksibel, tanpa menghilangkan aspek legalitas. “Kita harus mencari jalan tengah agar rusun ini berfungsi, tapi tetap aman secara hukum,” tambahnya. Ia juga berjanji akan memanggil dinas terkait untuk membahas perbaikan fasilitas sekaligus penetapan pengelola yang lebih efektif.
Lurah Tambak Kemerakan: Warga Butuh Solusi Cepat
Lurah Tambak Kemerakan, Bambang, yang turut mendampingi sidak, menegaskan bahwa masalah ini sudah terlalu lama dibiarkan.
“Kami di kelurahan sering menerima keluhan warga yang ingin tinggal di sini tapi mundur karena kondisi fasilitas. Sayang sekali, padahal banyak keluarga muda yang butuh hunian terjangkau,” ungkapnya.
Bambang menilai keberadaan Rusunawa Krian sangat strategis karena dekat dengan pusat industri dan transportasi, sehingga bisa mengurangi biaya hidup warga. Namun, tanpa perbaikan fasilitas, keberadaan rusunawa hanya akan menjadi beban.
“Jangan sampai rusun ini hanya jadi pajangan. Kami butuh langkah cepat, bukan sekadar rencana di atas kertas,” tegasnya.
Harapan Warga
Meski kondisinya memprihatinkan, harapan untuk menghidupkan kembali Rusunawa Krian belum padam. Siti, salah satu mantan penghuni yang hanya bertahan enam bulan, mengaku pindah karena fasilitas air tak layak.
“Airnya kuning, kadang bau. Kalau mandi jadi gatal-gatal,” katanya.
Namun, Siti tak menutup kemungkinan kembali jika fasilitas diperbaiki.
“Kalau airnya bagus, toiletnya lancar, dan harganya terjangkau, saya yakin banyak yang mau tinggal. Soalnya lokasinya enak, dekat pasar dan jalan raya,” tambahnya.
Jangan Jadi Bangunan Mangkrak
Sidak DPRD menjadi alarm bagi Pemkab Sidoarjo bahwa waktu terus berjalan, dan bangunan terbengkalai akan semakin menelan biaya perbaikan. Ketiga legislator sepakat mendorong percepatan perbaikan fasilitas dan penetapan pengelola yang jelas.
“Jangan sampai ini jadi monumen mangkrak. Ini rumah, bukan pajangan,” tegas Pak Pri sebelum meninggalkan lokasi.
Kini, bola ada di tangan pemerintah daerah. Masyarakat menunggu langkah nyata: apakah Rusunawa Krian akan segera bertransformasi menjadi hunian layak yang ramai penghuninya, atau tetap menjadi bangunan megah yang sepi, menunggu nasibnya diputuskan di meja birokrasi.
Jika langkah cepat diambil, bukan hanya bangunan yang terselamatkan, tetapi juga puluhan keluarga yang bisa mendapatkan tempat tinggal layak. Sebaliknya, jika terus dibiarkan, Rusunawa Krian akan menjadi pengingat pahit bahwa pembangunan tanpa pengelolaan hanyalah mimpi yang membeku di tengah tembok beton.(GUS)
