Seperti yang disampaikan fraksi Golkar Hadi Subiyanto, inisiatif pembangunan rumah sakit di wilayah barat merupakan usulan dari dewan beberapa tahun yang lalu. Sebab Rumah Sakit di wilayah Sidoarjo sudah penuh dengan pasien. Oleh kerana itu perlu adanya rumah sakit alternatif untuk wilayah barat tepatnya di Krian.

“Kami menghendaki pembangunan rumah sakit mengunakan dari APBD, tapi ada pemikiran lain untuk memakai pihak ketiga dengan memakai sistem KPBU,” ucapnya.

Hadi menjelaskan, untuk pembangunan gedung pelayanan terpadu 17 lantai. Menurutnya, perlu diketahui ada persoalan yaitu ada memotarium dari pemerintah pusat.

“Kecuali pelayanan pemerintah terbengkalai, baru bisa membangun gedung baru, kalau sekarang gedung masih baru dibangun tiga tahun lalu,” tukasnya.

Hal senada diungkapkan Taufik Hidayat fraksi PDI Perjuangan, tentunya masih banyak program prioritas utama yang harus dilakukan, termasuk pendidikan yang kurang bagus, kesehatan dan  penangan banjir yang belum selesai.

“Kalau membangun rumah sakit memakai sistem KPBU kita masih terbebani dengan hutang, makanya harus cari formulasi yang bagus,” paparnya.

Hal senada diungkapkan oleh M. Nizar dari fraksi Golkar, pihaknya setuju dengan pembangunan rumah sakit di wilayah barat dengan memakai dari anggaran ABPD. Sebab jika masih menggunakan pihak ketiga pemerintah masih terbebani dengan hutang.

“Tapi kalau untuk gedung terpadu kan masih memotarium belum dicabut, nanti dampaknya kan dikemudian hari,” singkatnya.

Hal berbeda disampaikan oleh Damroni fraksi PKB, untuk rencana pembangunan rumah sakit di wilayah barat tidak lain demi kepentingan masyarakat banyak. Dan selain itu juga tidak akan menutup mata untuk pembangunan yang lain.

“Banyak mekanisme dalam pembangunan RSUD demi akselarasi pembangunan dan kepentingan masyarakat. Tentu APBD juga untuk pembangunan infrastruktur lain,” paparnya.

Abdillah Nasih dari fraksi PKB menambahkan dalam rencana pembangunan rumah sakit wilayah barat dan gedung pelayanan terpadu tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Prinsipnya harus jauh dari kehawatiran dari masalah hukum, dan kita sangat hati-hati sekali,” singkatnya.

Sementara itu Moh. Ghozali Kepala Desa Candipari, Kecamatan Porong, mengatakan pihaknya sepakat dengan pembangunan rumah sakit wilayah barat karena RSUD Sidoarjo sudah penuh. Namun tetap jangan mengesampingkan pembangunan yang lain.

Perlu diketahui, rencana pembangunan gedung terpadu 17 lantai ditaksir menelan dana Rp 800 miliar. Sedangkan pembangunan rumah sakit tipe C di wilayah barat Krian ditaksir menelan anggaran Rp 17 miliar. (Gus/st)