SIDOARJO – Dalam meningkatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Acara yang di buka langsung Oleh Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH.,M.Hum, di Hall Hotel Samara, Batu (26/11).
Dalam Sambutannya Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, mengatakan bahwa Reformasi Kepegawaian saat ini merupakan isu yang sedang tren dibicarakan oleh masyarakat luas. Terlebih saat ini ada wacana dari Presiden RI untuk menyederhanakan eselon menjadi eselon I dan eselon II dan mengalihkan sisanya ke jabatan fungsional,” jelasnya.
Oleh karenanya, Reformasi Kepegawaian sangat diperlukan untuk mendukung kemajuan penyelenggaraan pemerintahan yang salah satunya melalui penerapan sistem merit dan pengukuran indeks profesionalitas ASN.
“Kita ingin mengubah pola pikir agar BKD dan Kasubag umum Kepegawaian seluruh OPD, yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang maksimal,” Katanya.
Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan ini, dapat mengevaluasi pengelolaan kepegawaian dan mengupayakan adanya inovasi pelayanan publik di semua OPD masing- masing.
“Yang paling penting adalah bagaimana mengahapus atau menjawab stigma terhadap masih rendahnya pelayanan publik,” Ujar Saiful Ilah .
“Maka dari itu, saya harap kepada seluruh peserta dapat memanfaatkan momen dan kesempatan ini untuk menggali segala informasi terkait hal tersebut”. Pungkasnya.
Dalam kesempatan ini, Kepala BKD Sidoarjo Ridho Prasetyo mengatakan, Kegiatan Rakornis yang di gelar selama dua hari sejak 26 November hingga 27 November 2019, Mendatangkan narasumber yakni Ibu Dr. Umi Dayati ,Praktisi Universitas Negeri Malang, dan DR. Dewi Retno Suminar, M.Si ,Praktisi dari Unair Surabaya, diikuti sebanyak 110 ASN lingkup OPD yang terdiri dari pejabat kasubag umum dan kepegawaian, Kasubag Tata usaha UPTD, dan Pengelola kepegawaian di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo.
Pelaksanaan Rakornis Kepegawaian Tingkat Kabupaten Sidoarjo tahun 2019 ini bertujuan mewujudkan sinergitas pengelolaan kepegawaian antara BKD dengan Organisasi perangkat daerah (OPD) se-Sidoarjo.Ujarnya.
Tambahnya ,Ridho berkomitmen bahwa “Semua layanan kepegawaian ASN di Lingkungan kabupaten Sidoarjo tidak ada pungutan dalam bentuk apapun, sebagai bentuk komitmen kami dalam melayani ASN , untuk memfasilitasi mempermudah semua layanan adminstrasi kepegawaian secara online, tanpa perlu mengirimkan berkas usulan”, Tegas Ridho (GUS)
