ProgresJatim.com, Sidoarjo – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sidoarjo kembali jadi sorotan. Setelah sebelumnya wali murid SDN Banjarsari mengeluhkan makanan bau /basi, kini perhatian publik beralih ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dukuh Tengah, Kecamatan Buduran.
Fakta terbaru mengungkap, dapur pengolah makanan tersebut ternyata belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) .
Padahal, sertifikat ini merupakan syarat mutlak bagi setiap penyedia jasa makanan skala besar, termasuk SPPG yang setiap harinya memasok ribuan porsi menu MBG ke sekolah-sekolah dasar.
“Setiap SPPG seyogyanya memiliki SLHS sebagai bukti pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan. Sertifikat ini hanya bisa diperoleh setelah lulus uji kelayakan higienis dan sanitasi,” tegas dr. Inesa Khoirul Harap, M.H., Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dinkes Sidoarjo, saat dikonfirmasi, Kamis (2/10/2025).
SLHS bukan sekadar dokumen administratif. Sertifikat ini menjadi jaminan bahwa dapur produksi makanan telah memenuhi standar keamanan pangan. Untuk mendapatkannya, ada sejumlah prosedur yang harus dipenuhi pengelola, antara lain:
1.Penjamu dan Penjamah Makanan Mengikuti pelatihan keamanan pangan yang difasilitasi Dinkes.
2.Menjalani inspeksi kesehatan lingkungan, termasuk pemeriksaan dapur, peralatan, serta fasilitas produksi.
3.Melakukan uji laboratorium terhadap bahan baku, termasuk air, guna memastikan bebas kontaminasi.
Tanpa SLHS, kualitas dan keamanan makanan yang diproduksi sebuah SPPG rawan dipertanyakan.
Data dari Dinkes menyebut, hingga kini baru ada dua SPPG di Sidoarjo yang mengantongi SLHS, yakni:
1. SPPG di Perumahan Papyrus, Wedoro, Waru.
2. SPPG eks Kompi B Yonif Mekanis 516/CY, Jl. Mojopahit No. 7, Desa Larangan, Kecamatan Candi.
“Selain dua itu, masih ada beberapa yang sedang proses pengajuan. Namun yang sudah tuntas, resmi, dan kami nyatakan laik higiene sanitasi baru dua,” imbuh dr. Inesa.
Wali Murid Mulai Resah
Ketiadaan SLHS di SPPG Dukuh Tengah memantik kekhawatiran para wali murid. Karena sebelumnya diketemukan makanan bau yang di distribusikan di SDN Banjarsari,Buduran.
“Kalau anak sampai sakit gara-gara makanan, siapa yang bertanggung jawab? Kami butuh kepastian bahwa makanan itu benar-benar aman,” keluh salah satu wali murid SDN Banjarsari yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dinkes Ingatkan Pengawasan Ketat
Dinkes menegaskan, semua pengelola SPPG wajib segera melengkapi persyaratan sertifikasi.
“SPPG harus segera melengkapi SLHS. Tanpa itu, belum ada jaminan keamanan pangan. Kami minta semua pengelola bergerak cepat agar kualitas makanan yang sampai ke siswa benar-benar terjamin,” tegas dr. Inesa.
Menurutnya, MBG adalah program mulia untuk meningkatkan gizi siswa, namun pengawasan tidak boleh longgar.
“Sertifikat laik higiene sanitasi adalah tameng kesehatan bagi ribuan anak sekolah di Sidoarjo,” pungkasnya.(ZAP)
