SIDOARJO- Stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan di Kabupaten Sidoarjo tetap terjaga ditahun 2018 lalu. Nilai inflasi tercatat sebesar 2,70. Angka tersebut masih cukup baik bila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur. Hal tersebut diungkapkan Bupati Sidorjo H. Saiful Ilah SH.,M.Hum dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Daerah ( TPID) Kabupaten Sidoarjo di Fave Hotel Sidoarjo, Senin, (23/12).
Bupati mengatakan angka inflasi Kabupaten Sidoarjo di Bulan Maret tahun 2019 ini sama dengan nasional. Yakni sebesar 0,35. Pada tribulan III tahun 2019 ini, angka inflasi di Kabupaten Sidoarjo tetap stabil. Capaian tersebut dimintanya dapat dipertahankan. Bupati juga mengatakan jika dibandingkan dengan kondisi yang sama pada tahun 2018, nilai inflasi saat ini cenderung menurun. Ia mencontohkan pada bulan Maret tahun 2018 lalu, angka inflasi sebesar 3,25. Sedangkan dibulan yang sama tahun 2019 ini, angka inflasi sebesar 2,24. Namun tidak dipungkiri, angka inflasi bulan Maret tahun 2019 mengalami kenaikan bila dibandingkan bulan Oktober 2019. Yakni sebesar 2,11. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian harga BBM pada bulan Agustus dan September 2019. Selain itu juga terjadinya kenaikan tarif angkutan udara dan biaya kontrak rumah pada bulan Januari 2019.
Masih dikatakan bupati, inflasi merupakan salah satu indikator penting yang perlu dijaga kestabilannya. Jika inflasi meningkat maka harga barang dan jasa di dalam negeri akan mengalami kenaikan. Hal tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Oleh karenanya tingkat inflasi perlu dijaga. Bila tidak, inflasi akan menggrogoti pendapatan riil masyarakat dan akan menurunkan daya beli masyarakat. Inflasi yang tidak terkendali akan menciptakan ketidak pastian perekonomian.
“Inflasi juga membuat masyarakat menjadi lebih miskin dan yang sudah miskin menjadi lebih miskin,”ucapnya.
Oleh karenanya bupati meminta upaya pengendalian inflasi dapat menjadi perhatian bersama. Pasalnya kestabilan inflasi merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dengan begitu akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dan kedepaan bupati berharap TPID Sidoarjo dapat berperan aktif merumuskan solusi-solusi dalam mengatasi resiko kenaikan harga dengan berbagai tindakan. Diantaranya dengan memberikan subsidi APBD kepada sektor-sektor yang produktif seperti subsidi tarif angkutan umum. Tindakan lainnya adalah dengan melakukan operasi pasar serta meningkatkan kerjasama perdagangan antar daerah.
“Semoga Rakor ini menghasilkan solusi-solusi yang bermanfaat terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo guna mengupayakan pengendalian inflasi yang lebih efektif dan efisien,”harapnya.
Dalam Rakor TPID Sidoarjo kali ini mengundang Kepala BPS Sidoarjo, Ir. Indriya Purwaningsih, MT sebagai narasumber. (GUS)