Progres Jatim.com , Sidoarjo – Kedatangan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kabupaten Sidoarjo untuk kesekian kalinya kembali memantik pertanyaan publik. Setelah melakukan serangkaian aktivitas di sejumlah lokasi strategis, mulai lingkungan Pendapa Kabupaten Sidoarjo, Kantor DPRD Sidoarjo hingga Rumah Dinas Wakil Bupati, belum ada informasi resmi terkait penetapan tersangka dalam perkara yang tengah didalami.
Situasi tersebut mendapat perhatian serius dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Arek Sidoarjo (GAS). Sekretaris Jenderal GAS, Hendro ST, menilai frekuensi kedatangan tim KPK menunjukkan bahwa lembaga antirasuah itu sedang melakukan pendalaman secara intensif terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran yang berkembang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo.
Namun di tengah proses yang terus berjalan, Hendro menilai publik mulai mempertanyakan arah penanganan perkara tersebut.
“Kalau KPK sudah beberapa kali turun ke Sidoarjo, tentu masyarakat bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya yang sedang didalami dan sejauh mana progresnya. Publik berhak mengetahui perkembangan penanganan kasus ini,” ujar Hendro kepada Progres Jatim, Selasa (9/6/2026).
Informasi yang beredar menyebutkan penyelidikan mengarah pada dugaan penggunaan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan narasumber. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari KPK mengenai substansi perkara yang sedang didalami.
Menurut Hendro, salah satu aspek yang semestinya menjadi perhatian adalah kesesuaian antara narasumber yang digunakan dengan kebutuhan kegiatan yang dibiayai oleh anggaran daerah.
“Harus ditelusuri apakah narasumber yang digunakan memang memiliki kompetensi dan kapasitas sesuai bidangnya. Karena penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substansial,” katanya.
Ia menambahkan, apabila dugaan penyimpangan tersebut memang memiliki dasar yang kuat, maka proses hukum harus berjalan secara transparan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Kedatangan KPK yang berulang kali ke Sidoarjo tetapi belum ada penetapan tersangka akhirnya memunculkan pertanyaan publik. Jangan sampai muncul spekulasi liar yang justru merugikan proses penegakan hukum itu sendiri,” tegasnya.
Di sisi lain, aktivitas KPK yang menyasar sejumlah titik penting pemerintahan memunculkan kegelisahan tersendiri di kalangan birokrasi maupun legislatif. Sejumlah sumber menyebutkan pemeriksaan dokumen dan pengumpulan keterangan masih terus berlangsung sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari KPK mengenai hasil kegiatan mereka di Sidoarjo maupun status hukum pihak-pihak yang namanya dikaitkan dalam isu tersebut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, hingga berita ini tayang belum memberikan jawaban atas konfirmasi yang dilayangkan awak media melalui WhatsApp ,terkait aktivitas KPK dan isu penggunaan anggaran pokir yang sedang menjadi perhatian publik.
Dengan belum adanya penjelasan resmi, misteri di balik intensitas kedatangan KPK ke Kota Delta masih menyisakan tanda tanya besar. apakah rangkaian penyelidikan yang telah berlangsung berulang kali itu akan bermuara pada penetapan tersangka atau justru mengungkap fakta lain yang selama ini belum terpublikasi. (GUS)
