Progresjatim.com, Sidoarjo | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025–2029, Sabtu (5/7/2025), bertempat di Ruang Rapat Pembangunan 1 dan 2 Bappeda Sidoarjo, Jalan Sultan Agung No. 13. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk pelibatan publik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasikh, sebelumnya menegaskan pentingnya forum seperti ini untuk memastikan bahwa pembangunan lima tahun ke depan tidak hanya menjadi domain eksekutif dan legislatif. “Kami dorong Pansus RPJMD untuk menggelar forum konsultasi bersama masyarakat. Karena tidak adil jika pembangunan Sidoarjo dimonopoli,” tegas Nasikh, usai Rapat Paripurna pada 1 Juli 2025.
Forum ini menjadi wadah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan—dari legislatif, akademisi, praktisi, hingga organisasi masyarakat—untuk menyampaikan aspirasi dan masukan.
Acara dibuka dengan paparan dari Kepala Bappeda Sidoarjo, Dr. Heri Soesanto, SH., MH., yang menekankan pentingnya partisipasi publik dalam merumuskan arah pembangunan yang selaras dengan visi-misi kepala daerah terpilih.
memaparkan, visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan diarahkan untuk menjadi kabupaten metropolitan yang inklusif, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan. Visi ini tersebut disusun sejalan dengan visi nasional dan provinsi agar terjadi kesinambungan kebijakan lintas sektor.
”Visi ini juga mencerminkan keselarasan antara RPJMN 2025–2029 yang mengusung tema ‘Indonesia Maju Menuju 2045’ dengan delapan visi besar Presiden. Serta, RPJMD Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Ibu Gubernur Khofifah,” terang Heri Soesanto saat membuka Forum Konsultasi Publik itu pada Sabtu (5 Juli 2025).
Mantan Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo itu menambahkan, visi Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka berfokus pada perwujudan negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Provinsi Jawa Timur mengusung semangat ”Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan.”
Di Kabupaten Sidoarjo, pasangan Bupati-Wabup Subandi dan Mimik Idayana menetapkan visi Panca Karya Delta. Isinya adalah 5 misi strategis yang menjadi arah pembangunan Sidoarjo.
”Lima misi utama dalam Panca Karya Delta ini menjadi fondasi utama arah kebijakan daerah,” jelas Heri Soesanto.
Bappeda Sidoarjo telah menjalin koordinasi intensif dengan Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Kementerian PPN/Bappenas. RPJMD yang disusun tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi betul-betul menyentuh kebutuhan riil masyarakat Sidoarjo.
Karena itu, Bappeda Sidoarjo dan Pansus RPJMD DPRD Sidoarjo membuka ruang bagi partisipasi publik untuk menyampaikan saran dan kritik terhadap rancangan Perda RPJMD yang tengah disusun.
”Kami berharap ada kontribusi pemikiran konstruktif dari masyarakat. Karena tujuan akhir dari dokumen ini adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sidoarjo secara menyeluruh,” pungkasnya
Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Suyarno menegaskan, RPJMD merupakan ”roh pembangunan” Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun mendatang. Seberapa jauh dokumen ini mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
RPJMD 2025–2029 akan diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik. Kebutuhan dasar masyarakat tersebut tidak bisa ditawar.
”Itu menjadi prioritas dalam RPJMD kita,” tegasnya.
Forum Konsultasi Publik di kantor Bappeda Sidoarjo itu juga dihadiri Ketua Pansus I RPJMD Tarkit Erdianto, Wakil Ketua Pansus I Moch. Dhamroni Chudlori, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kepala desa, maupun perangkat desa, serta perwakilan organisasi media massa pers.
Ketua Pansus I RPJMD DPRD Sidoarjo Tarkit Erdianto menekankan, dokumen RPJMD harus benar-benar mencerminkan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Hasilnya pun tepat sasaran. Karena itu, dibutuhkan masukan dari banyak pihak.
Dia mempersilakan berbagai pihak untuk menyampaikan masukan agar dokumen RPJMD 22025—2029 semakin bagus sebelum disahkan menjadi peraturan daerah (perda). Banyak aspirasi dan masukan yang dapat diserap. Terutama, terkait 14 Program BAIK, program unggulan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Subandi-Mimik.
”Yang penting adalah RPJMD ini jangan hanya indah di tulisan. Tapi, bagaimana realisasinya,” ujar legislator dari PDIP tersebut.
Wakil Ketua Pansus I RPJMD DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori menyoroti realisasi visi dan misi dalam 14 Program BAIK. Misalnya, Program 100.000 Lapangan Kerja. Hasil program itu harus benar-benar lapangan kerja. Tidak hanya pelatihan dan sertifikat bagi pencari kerja.
”Jadi, out put-nya ya lapangan kerja, bukan pencari kerja yang punya sertifikat saja,” ujar legislator PKB itu.
Begitu pula Program 20.000 UMKM Naik Kelas. Dhamroni berpendapat, UMKM naik kelas itu harus diartikan sebagai peningkatan kapasitas UMKM-nya. Misalnya, kenaikan penyerapan tenaga kerjanya sekaligus kenaikan pendapatannya.
”Bukan setelah dibantu dapat NIB, ikut pelatihan, lalu dikatakan sudah naik kelas,” tandas ketua Komisi D DPRD Sidoarjo tersebut.
Dhamroni Chudlori juga mencontohkan Program Satu Desa Satu Duta Wisata. Satu Desa Satu Duta Wisata jangan hanya jadi slogan. Program itu harus ditindaklanjuti dengan optimalisasi potensi masing-masing desa. Ada kreasi dan inovasi yang mendukung pengembangan wisata desa.
”Potensi setiap desa harus dimaksimalkan,” ujar anggota DPRD Sidoarjo asal Kecamatan Tulangan itu.
Salah satu program unggulan Subandi-Mimik yang menjadi sorotan saat forum konsultasi publik.
Perwakilan LSM dan tokoh masyarakat pun menyoroti 14 Program BAIK. Nanang Haromain, misalnya, mempertanyakan soal bantuan Rp 500 juta untuk setiap desa. Dalam nilai Rp 500 juta itu ternyata dimasukkan juga alokasi insentif RT-RW. Padahal, seharusnya bantuan itu murni untuk pembangunan desa.
”Apakah ada perubahan konsep atau bagaimana,” kata Nanang Haromain.
Koordinator Center for Participatory dan Development (CePAD) Indonesia Kasmuin berpendapat, Forum Konsultasi Publik untuk RPJMD ini seharusnya diadakan sejak awal penyusunan. Tidak di akhir atau finalisasi rancangan RPJMD. Dengan begitu, masukan dari elemen masyarakat bisa ditampung saat penyusunan.
”Saya sendiri belum tahu apa isi draf RPJMD itu,” ungkapnya.
Perwakilan dari insan media pers juga menyampaikan masukan. Ada yang berharap kenaikan insentif RT dan RW dalam 5 tahun mendatang. Sehingga peran RT dan RW bisa lebih maksimal.
Ada pula kritik dan masukan tentang keberadaan bangunan Wisma Atlet yang mangkrak bertahun-tahun di Jalan Pahlawan. Gedung itu kosong. Tidak terawat. Kondisinya mirip rumah hantu. Ada yang menyalahgunakannya untuk berbuat mesum.
Gedung Wisma Atlet disarankan digunakan untuk pusat kreativitas anak muda (youth center). Bisa pula dioptimalkan sebagai smart center pengembangan inovasi digital berbagai pihak. Kolaborasi Dinas Kominfo, organisasi media pers, maupun anak-anak muda.
Intinya, menjadi gedung smart center. Bisa untuk branding Kabupaten Sidoarjo, working space anak-anak muda, bahkan kantor organisasi pers dan media massa.
Masukan strategis juga datang dari Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, H. Suyarno, S.H., M.H., yang menggarisbawahi pentingnya kesinambungan program dan pengelolaan anggaran secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik.
Selanjutnya, Panitia Khusus (Pansus) RPJMD Sidoarjo menyampaikan 14 program unggulan, di antaranya:
Disampaikan oleh Ketua Pansus RPJMD, H. Tarkit Erdianto, S.H., M.H.:
1. 100.000 lapangan kerja baru
2. Berobat gratis untuk warga Sidoarjo
3. Makan bergizi gratis bagi lansia
4. 20.000 beasiswa kuliah, SD, SMP untuk anak yatim
5. 2.000 paket pupuk & benih gratis bagi petani dan nelayan
6. 50 juta modal usaha untuk UMKM
7. 500 juta per desa/kelurahan untuk BKK dan insentif perangkat desa
Disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus, H. Moch. Dhamroni Chudlori, M.Si.:
8. 20.000 UMKM naik kelas
9. Pembangunan 3 dinas baru (penataan kota, PDAM, transportasi), serta bus sekolah gratis
10. Kenaikan tunjangan 100% untuk tenaga kesehatan, guru ngaji, GTT, dan honorer
11. Pusat kreativitas pemuda dan desa wisata, satu desa satu duta wisata
12. Renovasi 2.000 warung rakyat
13. Perizinan usaha yang mudah dengan konsep Smart City
14. Revitalisasi taman kota dan perumahan
Baik Ketua maupun Wakil Ketua Pansus RPJMD menegaskan bahwa RPJMD tidak boleh sekadar normatif, melainkan harus solutif dan menjawab persoalan nyata seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan layanan pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya daya saing daerah.
Forum ini juga dihadiri oleh unsur DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, insan media dari beberapa organisasi PWI, Forwas, JOSS ( Jurnalis Online Siber Sidoarjo), akademisi, kelompok tani, serta berbagai organisasi masyarakat.
Sementara, Sikap PDIP Sidoarjo Tetap Tegas dan Lugas dalam Menyikapi RPJMD 2025–2029, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam masa persidangan ketiga tahun sidang 2025 kembali digelar untuk menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2025–2029, Senin (1/7/2025). Rapat yang berlangsung dengan kuorum ini menyoroti berbagai isu strategis yang mencerminkan arah pembangunan lima tahun ke depan sekaligus meredakan tensi politik yang sempat memanas.
Sorotan Utama dalam RPJMD 2025–2029
Dokumen RPJMD menjadi panduan pembangunan daerah lima tahun ke depan. Fokus utama meliputi:
Pertumbuhan ekonomi, kualitas lingkungan hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penanganan banjir, yang masih menjadi isu krusial di berbagai kecamatan.
Alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp500 juta untuk tiap desa.
Ketegangan terjadi saat fraksi-fraksi menyampaikan kritik tajam, khususnya terkait dua isu utama: banjir dan distribusi BKK. Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Kusumo Adi Nugroho, SE, secara lugas mempertanyakan kejelasan strategi penanggulangan banjir dan dasar pembagian BKK yang dinilai masih terlalu merata tanpa mempertimbangkan kondisi riil tiap desa.
Masi tentang PDIP “Restra banjir lima tahun ke depan belum jelas. Ini harus dijelaskan. Begitu juga BKK Rp500 juta per desa, apa pertimbangannya dibagi rata?” tegas Kusumo.
Fraksi PKB dan Golkar juga menyampaikan kritik dan saran konstruktif untuk penyempurnaan teknis dan implementatif RPJMD ke depan.
Penyusunan Melalui Proses Partisipatif
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyusun RPJMD melalui tahapan strategis:
Musrenbang (April 2025): Penajaman dan klarifikasi terhadap rancangan awal.
Nota Penjelasan (Mei 2025): Disampaikan langsung oleh Bupati dalam rapat paripurna.
Konsultasi Publik: Digelar bersama DPRD dan telah dikirim ke Gubernur Jawa Timur untuk evaluasi.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD dan dihadiri 38 anggota DPRD, serta perwakilan berbagai unsur penting:
Forkopimda Sidoarjo
Sekda, TNI-Polri, BNNK, KPU & Bawaslu, Pimpinan BUMN/BUMD, akademisi, MUI, LSM, serta wartawan
Suasana rapat berlangsung kondusif dan terbuka. DPRD juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui forum audiensi dan konsultasi publik, demi memastikan arah pembangunan yang inklusif dan aspiratif. (GUS)
